JAKARTA, TI – Tabel tentang anggaran pemerintah pusat (APBN) untuk beberapa kementerian dan lembaga beredar di media sosial.
Ada 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar yang di rilis dalam sebuah tabel yang langsung mendapatkan sorotan publik.
Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan alokasi anggaran paling besar yakni Rp. 217,86 Triliun.
Selanjutnya Kementerian Pertahanan dengan Rp. 167 Triliun, diikuti oleh Polri Rp. 109 Triliun dan Kementerian Kesehatan Rp. 104 Triliun.
Alokasi anggaran yang begitu fantastis diberikan kepada Badan Gizi Nasional mendapatkan sorotan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pengalokasian dana APBN tahun 2026 menurutnya sangat tidak berpihak pada rakyat.
Alokasi anggaran yang dinilainya sangat minim di Kementerian akan berdampak pada berbagai pembangunan di daerah termasuk di pelosok-pelosok desa.
Apalagi ditambah dengan adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD), yang tentunya berdampak pada daerah yang PAD nya rendah.
“Berdasarkan dari tabel yang beredar tersebut, menurut hemat saya menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah pusat kepada rakyat, ini dibuktikan dengan anggaran di Kementerian yang minim,” ujar Turangan.
Ia pun menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, ia pernah berdiskusi dengan salah satu kepala SKPD disalah satu daerah, yang mengatakan tidak ada anggaran untuk belanja pembangunan.
“Saya sempat berdiskusi dengan salah satu kepala dinas, dan menanyakan anggaran ditahun 2026, tapi jawaban pak Kadis ‘tidak ada anggaran‘, dan itu sangatlah jelas bahwa untuk kegiatan pembangunan tentunya akan berkurang atau bahkan tidak ada,” ujar Tommy Turangan.
Selanjutnya aktivis yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi rakyat ini meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melihat keluhan rakyat yang semakin terhimpit ditengah meningkatnya biaya hidup.
“Dimana keberpihakan pada rakyat yang dahulunya disampaikan saat kampanye, lihat dong kebutuhan rakyat yang semakin susah, seharusnya mendapatkan dukungan dengan program-program yang menyentuh langsung ke rakyat dengan dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*
