“Tommy Turangan, Ketua LSM AMTI katakan: Karyawan Terancam, Layanan Memburuk, Publik Kecewa, Direktur Starry Rampengan perlu diganti”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, KESEHATAN, MANADO,- Kepemimpinan dr. Starry Rampengan selaku Direktur RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado kembali menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Sejak resmi Menjabat, Publik menilai arah Manajemen Rumah Sakit Rujukan Sulawesi Utara mengalami stagnasi, bahkan cenderung menurun dari sisi mutu layanan, perlindungan Tenaga Kerja, serta tanggung jawab Sosial.
Sejumlah pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan menyampaikan keluhan terkait proses pelayanan medis, transparansi kebijakan, hingga persoalan kesejahteraan karyawan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat Kota Manado terhadap masa depan institusi kesehatan strategis tingkat nasional.
Rumah Sakit rujukan utama kawasan timur Indonesia tersebut seharusnya tampil sebagai simbol profesionalisme, integritas, serta pelayanan berstandar tinggi. Realitas lapangan justru menunjukkan gejala sebaliknya, terutama terkait kebijakan internal manajemen.
Salah satu persoalan paling krusial berkaitan dengan status tenaga kerja. Sejumlah pegawai berpengalaman, bahkan telah mengabdi lebih dari dua dekade, terpaksa menerima perubahan status menjadi tenaga outsourcing. Kebijakan tersebut memunculkan keresahan luas, sebab menyangkut jaminan masa depan, kepastian karier, serta kejelasan remunerasi.
Beberapa pegawai mengaku kehilangan hak normatif, jaminan sosial, serta akses pengembangan kompetensi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan semangat kerja, profesionalisme, sekaligus stabilitas pelayanan medis.
“Tenaga kesehatan menjadi tulang punggung rumah sakit. Apabila kesejahteraan terabaikan, kualitas pelayanan publik ikut terancam,” ujar salah satu sumber internal rumah sakit.
Selain persoalan ketenagakerjaan, muncul pula tudingan bahwa manajemen lebih fokus membangun citra ke jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibanding membenahi persoalan internal. Langkah-langkah strategis dinilai lebih berorientasi menjaga posisi jabatan daripada memperkuat sistem pelayanan.
Sejumlah program dinilai sekadar bersifat seremonial, minim dampak langsung bagi pasien maupun tenaga medis. Situasi tersebut memicu kekecewaan publik terhadap arah kepemimpinan rumah sakit milik negara.
Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, menyampaikan kritik keras terhadap manajemen RSUP Kandou. Menurutnya, kepemimpinan direktur saat ini menunjukkan gejala kehilangan arah, visi, serta kepekaan sosial.
“Rumah sakit negara wajib berdiri pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan jabatan. Kebijakan merugikan tenaga kerja sama saja merusak fondasi pelayanan publik. Manajemen semacam ini mencerminkan kegagalan moral, kegagalan etika, kegagalan tanggung jawab,” tegas Tommy kepada awak media, Jumat (27/2/26).
Tommy menilai kebijakan alih status pegawai menjadi outsourcing tanpa perlindungan memadai merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan.
“Pegawai puluhan tahun mengabdi diperlakukan seolah tenaga pakai buang. Negara hadir lewat rumah sakit, bukan lewat perusahaan outsourcing. Apabila praktik semacam ini terus berlangsung, publik berhak mempertanyakan komitmen pimpinan rumah sakit terhadap nilai keadilan,” lanjutnya.
AMTI juga menyoroti penurunan kualitas layanan kesehatan. Menurut Tommy, sejumlah pasien mengeluhkan lamanya proses administrasi, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya respons cepat terhadap keluhan.
“Rumah sakit rujukan nasional wajib memberi rasa aman, nyaman, serta profesional. Apabila masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, maka manajemen gagal menjalankan mandat negara,” ujar Tommy.
Ia menegaskan bahwa kesehatan bukan komoditas politik maupun alat pencitraan. Layanan medis harus berbasis integritas, empati, serta kompetensi.
AMTI mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan RSUP Kandou. Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan rumah sakit kembali pada jalur pelayanan publik berkualitas.
“Negara tidak boleh membiarkan rumah sakit strategis berjalan tanpa arah. Kementerian wajib turun tangan, melakukan audit manajemen, audit kebijakan SDM, audit layanan publik. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan,” tegas Tommy.
Selain evaluasi, AMTI juga meminta pembenahan sistem rekrutmen, sistem remunerasi, serta perlindungan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Masyarakat Sulawesi Utara berharap RSUP Kandou kembali menjadi pusat layanan kesehatan unggulan, berintegritas, serta berpihak kepada rakyat. Perubahan kepemimpinan, reformasi manajemen, serta keterbukaan informasi publik dinilai sebagai langkah mendesak.
“Rumah sakit bukan ruang eksperimen kebijakan. Setiap keputusan berdampak langsung terhadap nyawa manusia. Pimpinan wajib memiliki keberanian moral, bukan sekadar kemampuan administratif,” tutup Tommy.
Hingga berita dipublikasikan, pihak manajemen RSUP Kandou belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai kritik tersebut. Publik menanti sikap terbuka, klarifikasi transparan, serta langkah nyata demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)