SULUT, transparansiindonesia.co.id – DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara melaksanakan rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Sulut pada Senin, 12 Oktober 2026.
Rapat pleno tersebut dipimpin oleh ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan didampingi oleh Sekretaris Aditya Moha dan Bendahara Inggried Sondakh.
Dalam rapat pleno tersebut dibahas berbagai program-program partai ke depan termasuk target-target menghadapi pemilihan umum legislatif serta pilkada hingga pilpres.
Michaela Elsiana Paruntu dikesempatan rapat pleno yang dihadiri oleh para pengurus, kader dan simpatisan partai tersebut, juga menunjuk dan melantik pelaksana tugas Ketua DPD II Partai Golkar di tiga daerah.
Adapun tiga daerah (Kabupaten/Kota) yang dilantik Plt. Ketua partai Golkar yakni, Plt Ketua Golkar Minahasa, Plt Ketua Golkar Kota Tomohon, dan Plt Ketua Golkar Sitaro.
Pelantikan tiga Plt Ketua Golkar di tiga daerah tersebut sempat memunculkan polemik dikalangan publik termasuk di internal partai.
Namun, secara tegas Ketua Golkar Sulawesi Utara Michaela Elsiana Paruntu mengatakan bahwa pelantikan Plt Ketua di tiga daerah tersebut sesuai prosedur.
Hal tersebut juga dipertegas oleh Christiany Eugenia Paruntu (CEP) yang mengatakan bahwa sebelum dilakukan pelantikan, proses penunjukan Plt Ketua Golkar di Minahasa, Tomohon, dan Sitaro tersebut telah dikonsultasikan dengan DPP Partai Golkar.
“Sebelum dilakukan pelantikan, proses penunjukan Plt Ketua Golkar di tiga daerah tersebut telah lebih dahulu dikonsultasikan ke dewan pimpinan pusat partai Golkar dan telah mendapat persetujuan pimpinan,” tegas Christiany Eugenia Paruntu.
Disampaikannya bahwa tidak ada yang dilanggar pada proses dan tahapan yang dilakukan, karena telah sesuai aturan dan mekanisme dimana sudah dikonsultasikan terlebih dahulu ke tingkat DPP partai Golkar.
Pasca penunjukan dan pelantikan tiga Plt Ketua Golkar, polemik ini mencuat menyusul sorotan publik terhadap kebijakan organisasi yang dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-4/DPP/GOLKAR/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025, tentang larangan penunjukan Plt di tingkat DPD kabupaten/kota.
Lanjut CEP kembali menegaskan bahwa kebijakan penunjukan dan pelantikan Plt Ketua Golkar Minahasa, Tomohon, dan Sitaro tersebut tidak diambil secara sepihak, akan tetapi telah melalui konsultasi dan memperoleh persetujuan dari pimpinan DPP partai Golkar.
“Semua telah melalui proses yang diberlakukan, penunjukan dan pelantikan Plt Ketua Golkar di tiga daerah telah mendapat persetujuan DPP, saya menghimbau dna mengajak seluruh kader dan simpatisan partai Golkar untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh polemik yang berkembang, mari kita hormati keputusan dan bersama-sama kita mewujudkan program dan target yang telah ditetapkan,” ujar Christiany Eugenia Paruntu.
Hal yang kemudian ditekankan oleh Christiany Eugenia Paruntu adalah kebersamaan dan soliditas seluruh kader dan pengurus partai Golkar yang merupakan elemen penting guna memastikan roda dan mesin partai tetap berjalan sehingga program kerja dan target dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai Golkar.
“Tetap solid, jaga kekompakan, dan mari kita perkokoh semangat dalam mewujudkan dan merealisasikan program kerja dan target yang telah kita canangkan bersama,” ajak CEP. (Hen)*