Tapung,TI. –Dua gudang penampungan cangkang dan inti kelapa sawit yang diduga tidak mengantongi izin lengkap, bebas beroperasi di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Lokasinya hanya sekitar 1 Km dari Mapolsek Tapung. Aktivitas truk keluar masuk dan bongkar muat cangkang terlihat jelas setiap hari di Jalan Lintas Petapahan, seolah tidak ada pengawasan hukum.
Sedangkan, laporan terkait keberadaan gudang tersebut sudah disampaikan kepada pihak Polsek Tapung sejak Rabu (30/09/2026). Namun hingga pertengahan November 2026, aktivitas di lokasi tersebut masih terpantau berjalan tanpa penindakan.
Namun, pada Sabtu (14/11/2026), Kapolsek Tapung Kompol Y.E Bambang Dewanto, S.H., saat di cecer konfiimasinya masih tetap belum memberikan keterangan resmi.
Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa gudang yang berada tepat di depan mata aparat kepolisan membiarkan beroperasi begitu saja bahkan sejak lama seolah mereka tutup mata.
Sontak di tengah keramaian masyarakat, kini beredar luas isu dugaan adanya setoran dari aktivitas gudang cangkang. Warga mempertanyakan, apakah isu tersebut sehingga membuat gudang cangkang diduga ileggal itu seolah kebal hukum.
Bahkan hingga berita ini beredar isu dugaan setoran tersebut belum terbukti kebenarannya dan masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait serta hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Kini, masyarakat pun mendesak Polda Riau untuk turun langsung ke lokasi, memeriksa perizinan gudang, dan mengusut tuntas isu dugaan setoran secara terbuka kepada publik.
“Andai saja gudang yang hanya berjarak 1 Km dari Polsek saja tidak bisa ditindak, lalu hukum di Tapung ini untuk siapa. Kami minta Polda Riau turun atenasikan, periksa izinnya, usut dugaan setoran, dan jika terbukti ilegal, segera tutup,” ucap salah seorang warga Petapahan yang meminta namanya disiarkan.
Ia menambahkan, secara aturan, gudang penampungan cangkang sawit wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa NIB, Sertifikat Standar, Persetujuan Lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai PP No. 5 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja, katanya.
Usaha yang berjalan tanpa izin lingkungan terancam pidana penjara 1-3 tahun dan denda Rp1 Miliar hingga Rp3 Miliar sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kini masyarakat Tapung menunggu ketegasan Polda Riau. Apakah hukum akan ditegakkan, atau gudang cangkang di Petapahan akan terus dibiarkan beroperasi di bawah hidung aparat Kepolisian Tapung.