Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Pembangunan Bandara Buntu Kuni Tana Toraja masih menyisakan polemik, dimana hak-hak ahli waris yang seharusnya dibayarkan untuk ganti rugi lahan, sampai saat ini belum dibayarkan.
Melalui Ketua Umumnya, Tommy Turangan SH, meminta agar Kementerian Perhubungan dan Pemda Tana Toraja untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan tersebut sesuai dengan janji.
“Jangan main tipu-tipu rakyat dong, kalau hak rakyat harus dikasih, jangan bodohi rakyat dengan berbagai alasan,” kata Turangan.
Ia pun meminta aparat penegak hukum, untuk menangkap maling-maling hak rakyat, siapapun dia, Walaupun Bupati, Anggota DPR, tetap hukum harus ditegakan karena hukum adalah panglima di negeri ini.
“Saya meminta kepada Pak Presiden Jokowi, untuk tidak membiarkan mereka-mereka tersebut, yang suka membodohi uang rakyat, yang hanya menguras anggaran APBD maupun APBN,” tegas Turangan.
Ia pun menegaskan, apabila hak pembayaran belum terrealisasikan, ia dan LSM-nya akan melakukan demo di Kemenhub maupun KPK, untuk mendesak agar masalah ini cepat terselesaikan.
(red)*
