Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Pernyataan Prabowo Subianto yang menolak Situng KPU terkait pemilihan presiden disesalkan oleh ketua aliansi masyarakat transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH. Bahkan Tommy menyarakan agar Prabowo maupun BPN mengadukan kepada Bawaslu dan MK jika merasa ada ganjalan terkait pemilu.
“Semua kan ada prosedurnya, taati aturan saja, jika menemukan indikasi pelanggaran ya ke Bawaslu, tidak puas ya ke MK. Kan itu aturannya”, terang Tommy.
Tommy juga menyesalkan sikap Prabowo yang kenapa tidak mempersoalkan sejak awal jika ada sesuatu yang dinilai janggal dalam pelaksanaan pemilu.
“Harusnya dari awal saat pendaftaran melapor, karena salah satu yang dipersoalkan adalah jumlah pemilih, kenapa baru sekarang yang dalam hitungan KPU suaranya kalah ?”, jelasnya.
Jika hasil pemilu pilpres ditolak, Tommy pun bertanya apakah untuk legislatif juga ditolak ?.
“Kalau hasil pilpres ditolak, apakah hasil pileg juga ditolaknya ?, terus siapa nanti yang melantik presiden ? Kalau DPR- MPR nya tidak ada”, ungkapnya.
Demi stabilitas khususnya keamanan, Tommy berharap Prabowo menghormati apapun hasil dan menempuh jalur sesuai konstitusi yang ada.
“Pak Prabowo saya yakin adalah sosok negarawan, mari bersama jaga stabilitas bangsa ini bersama, jika tidak puas dengan hasil pemilu kan bisa ke Bawaslu dan MK, biar mereka yang putuskan”, pungkasnya.
(red/T2)*
