JAKARTA, TI – Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan kata-kata yang mengundang reaksi dan kecamatan publik.
Dalam kalimatnya, Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang jika ekonomi ingin maju.
Pernyataan menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut sontak mengundang reaksi dan kecamatan publik termasuk sejumlah LSM.
Salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) yang menyoroti pernyataan dari menteri keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa kalimat yang keluar dari mulut seorang Purbaya Yudhi Sadewa tidak menunjukkan seorang pemimpin yang cerdas yang membawahi Kementrian.
“Ini pemimpin yang kampret, tolol dan sontoloyo, baru aja dilantik jadi menteri tapi sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati rakyat, kenapa rakyat harus nyumbang dengan alasan ekonomi ingin maju..? Bukankah tugas seorang menteri untuk membantu presiden mensejahterakan rakyat, bukan menambah beban rakyat,” ujar Tommy Turangan SH.
Menurut Turangan, yang sebenarnya harus nyumbang adalah mereka para pejabat, yang mendapat gaji dari APBN maupun APBD, serta mendapat tunjangan dan fasilitas dari uang negara.
“Jangan lagi menambah beban rakyat, karena rakyat telah membayar pajak yang salah satu kegunaannya adalah untuk membayar gaji pejabat, jika ingin ekonomi maju maka berlakukan undang-undang perampasan aset dan gunakan aset tersebut untuk menambah keuangan negara,” jelas Turangan.
Bahkan ditambahkan Turangan pula, masih banyak solusi lainnya yang harus dilakukan, bukan meminta rakyat menyumbang untuk memajukan ekonomi Indonesia, seperti sita aset-aset para koruptor.
“Menteri keuangan ini terus mengeluarkan statemen yang menyakiti hati rakyat, sudah seharusnya pak presiden Prabowo mencopot Purbaya dari jabatannya sebagai menteri keuangan, karena pernyataan-pernyataan seperti ini pasti akan menimbulkan kemarahan bagi rakyat yang saat ini terus dibebani dengan kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*
