Jakarta Transparansi Indonesia.co.id – Rumah Nawacita mengapresiasi pembentukan gugus tugas reforma agraria (GTRA) di bawah kepemimpinan Wakil Menteri ATR/ BPN, Surya Tjandra. GTRA diharapkan bisa mempercepat secara konkret implementasi reforma agraria secara berkeadilan dan berkelanjutan.
“Sepanjang niat baiknya untuk percepatan reforma agraria, maka kita sangat mengapresiasi GTRA tersebut. Ini terobosan penting yang ditunggu-tunggu publik dan masyarakat di seluruh Tanah Air. Kita ucapkan selamat bekerja keras dan tuntas,” tegas Founder Rumah Nawacita, organisasi eks relawan Jokowi yang memiliki concern di sektor agraria, Raya Desmawanto dalam keterangan kepada media, Rabu (25/6/2020).
Raya menegaskan, keberadaan GTRA yang menurut Wamen ATR/BPN berperan sebagai ‘bidan’ yang membantu proses reforma agraria secara fundamental, memiliki tantangan yang amat berat. Tantangan dan hambatan tersebut yakni ego dan kepentingan sektoral kementerian/ lembaga negara serta pemerintah daerah yang masih tinggi. Sementara soal pola, strategi dan rumus jitu reforma agraria, sudah terlalu banyak rekomendasi dan teori yang didiskusikan dan dirumuskan.
“Jika ego dan kepentingan sektoral kementerian/ lembaga negara dan pemerintah daerah serta stakeholder terkait masih kuat, maka GTRA juga akan tidak bisa efektif. Kita masih berkutat pada persoalan klasik, yakni rendahnya kolaborasi antar lembaga, sekaligus kuatnya kepentingan sektoral yang kadang kala bercampur dengan kepentingan personal. Ini fokus soalnya. Semoga Pak Surya Tjandra mampu mendorong penyelesaian masalah lama ini,” tegas Raya.
Rumah Nawacita mengapresiasi adanya perubahan di lingkungan Kementerian ATR/ BPN dalam upaya percepatan reforma agraria. Namun BPN/ ATR hanyalah salah satu mata rantai pokok dari pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan. Sejumlah kementerian dan lembaga negara lain serta pemda memiliki keterkaitan utama dalam tugas-tugas Kementerian ATR/ BPN melakukan legalisasi dan redistribusi tanah.
Raya menyontohkan peran dan tanggung jawab dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pembumian reforma agraria, khususnya pada kawasan hutan. Menurutnya, KLHK juga harus mengubah paradigma dan budaya kerja serta political will dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kewenangan kuat dan bahkan mutlak yang dimiliki KLHK pada kawasan hutan yang ditargetkan menjadi objek reforma agraria harus dipakai untuk percepatan reforma agraria.
“Justru realitasnya, realisasi objek reforma agraria yang menjadi ranah kewenangan serta domain KLHK amat minim dan kecil sekali. Proses di KLHK begitu lambat dan tidak optimal, bahkan cenderung stagnan. Padahal, penguasaan hutan secara ilegal begitu tinggi. Ini perlu menjadi perhatian penting dari KLHK,” tegas Raya.
Sementara kementerian lain seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Transmigrasi juga perlu mereposisi peran tanggung jawabnya sebagai mata rantai dari percepatan reforma agraria.
“Banyak tanah negara dalam bentuk konsesi dan eks konsesi yang terlalu lama dibiarkan kabur manajemen pengelolaan dan penguasaannya. Hingga akhirnya, aksi pendudukan terjadi secara massif, eskalasi konflik menjadi makin tinggi. Kalau sudah rumit, maka penyelesaiannya juga akan makin sulit,” tegas Raya.
Rumah Nawacita juga meminta agar Presiden Jokowi sebagai pemimpin komando pemerintahan negara mengingatkan para menteri dan pejabat yang terkait dengan reforma agraria.
“Karena Beliau (Jokowi) sudah menyatakan tak punya beban lagi di periode kedua, maka Pak Presiden harus memberi perhatian pada realisasi reforma agraria. Pejabat yang tak mampu bekerja sesuai target, layak dievaluasi dan diganti dengan yang lebih baik. Karena waktu terus berjalan,” tegas Raya
HM