Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah berencana menaikkan pajak sembako dan sekolah dalam rangka memulihkan ekonomi ditengah pandemi saat ini, namun rencana pemerintah tersebut mendapatkan penolakan dan penentangan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI), yang sangat menentang akan rencana pemerintah menaikkan pajak sembako dan sekolah.
Dimana melalui Ketua Umum Tommy Turangan SH, AMTI dengan tegas menentang dan menolak rencana pemerintah tersebut, karena masih ada kebijakan lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti memiskinkan para koruptor.
“Tegas AMTI menolak dan menentang rencana pemerintah menaikkan pajak Sembako dan Sekolah, masih ada cara lain guna pemulihan ekonomi salah satunya yakni dengan memiskinkan para koruptor, banyak pejabat negara yang merugikan uang negara dengan hasil korupsi, mereka harus dimiskinkan, jangan lagi tambah beban rakyat dengan rencana kebijakan pemerintah menaikkan pajak sembako,” kata Turangan.
Dikatakannya pula dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, roda perekonomian masyarakat mengalami penurunan dan itu tentunya berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga, maka bila pemerintah menaikkan pajak sembako, tentunya akan sangat berdampak pada warga masyarakat.
“Rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak sembako sangat tidak logis dan karena banyak sumber-sumber yang bisa untuk pendapatan atau pemasukan untuk Negara, salah satu contohnya yakni dengan menarik uang-uang hasil korupsi oleh para pejabat, baik di pusat dan daerah. Penegakan Hukum yang terpenting karena di situlah akar permasalahan bangsa ini akibat banyaknya kerugian Negara,” ujarnya.
Aktivis yang dikenal vokal tersebut pun menambahkan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dihadapkan pada beban hidup sehari-hari yang berat, maka dari itu diharapkannya jangan sampai pemerintah menambah beban masyarakat. (red/T2)