Sebut Penguasaan Lahan 2500 H di Koto Garo Tapung Hilir Sebagai Pelanggaran HAM, 100 Suku Sakai Berangkat ke Jakarta Temui Jokowi

RIAU2341 Views

BANGKINANG, Transparansi Indonesia.co.id Suku Sakai asal Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir bersumpah tak akan berhenti berjuang merebut kembali lahan 2500 hektar milik mereka yang diklaim telah diduduki pihak lain dengan cara tak sesuai prosedur.

Kali ini mereka akan berangkat ke Jakarta mengadukan apa yang mereka sebut pihak Mafia Tanah ke Presiden Jokowi di Jakarta.

Massa Suku Sakai berjumlah 10 orang akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus via jalur darat.

Dikatakan Muhammad Ridwan aktivis yang mendampingi warga Suku Sakai berjuang sejak awal, penjualan tanah 2500 hektar oleh oknum tertentu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga terasing Suku Sakai.

“Cukuplah selama 27 tahun permufakatan jahat melakukan perampasan dan penggelapan tanah di Takuana Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau sehingga lahan seluas 2500 Ha di kuasai dan dimiliki oleh segelintir orang saja,” sambung dia.

Baca juga:  Hukum Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah; 400 Ribu VS 80 Kg Sawit

Ia mengungkapkan, persiapan pemberangkatan masyarakat Suku Sakai ke Jakarta sudah mulai dipersiapkan melalui beberapa tahapan kecil yang sudah di sepakati pada musyawarah bersama, adapun beberapa poin penting yang disepakati menjadi tahapan persiapan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan 2 mobil Bus
2. Memberangkatkan 100 orang masyarakat suku terasing Suku Sakai yang akan berangkat ke Jakarta.

Ketika dipertanyakan mengenai dari mana sumber dana Suku Sakai untuk berangkat ke Jakarta Muhamad Ridwan menjawab bahwa mereka akan membangun Posko Penggalangan Dana nantinya untuk kepentingan perjuangan melawan Mafia Tanah itu hingga dana untuk kepentingan memobilisasi tercukupi.

Baca juga:  Polsek XIII Koto Kampar Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Bullying di SD 02 Batu Bersurat, Siswa Diminta Jaga Kebersihan Lingkungan

Muhamad Ridwan juga menjelaskan bahwa selain ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo yang menjadi target, mereka juga berencana akan mendatangi beberapa sasaran tujuan untuk mengadukan persoalan Penggelapan Tanah Kelompok Tani seluas 2500 Ha ini diantaranya sebagai berikut;

1. Gedung DPR-RI
2. Kantor Kementerian ATR/BPN menemui Bapak Hadi Tjahjanto
3. Kantor Kementerian DLHK menemui Ibu Siti Nurbaya Bakar
4. Kantor Kementerian Dalam Negeri menemui Bapak Tito Karnavian.

(Hattan)