SULUT, TI – Dugaan penyimpangan anggaran proyek fisik mengarah ke dinas kesehatan kabupaten Minahasa Selatan.
Tak tanggung-tanggung, penyimpangan anggaran di dinas yang dipimpin oleh dr. Wiwin Opod tersebut mencapai angka yang fantastis yakni sekitar Rp. 30 Miliar.
Dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Kesehatan Minsel tersebut terus menjadi sorotan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Dalam pernyataannya Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mendesak agar aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan dan tidak berlama-lama mengusut perkara tersebut.
“Indikasi kuat terjadi perbuatan melawan hukum terjadi di Dinkes Minsel, dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan angka yang fantastis,” jelas Tommy Turangan SH.
Dugaan penyimpangan mencapai angka Rp. 30 Miliar menurut Turangan terjadi dalam sejumlah proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana, pengadaan obat-obatan, serta kegiatan non-fisik seperti program layanan kesehatan dan pengadaan barang dan jasa.
Tentunya dugaan penyimpangan anggaran dengan angka yang fantastis berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Dijelaskan Turangan bahwa dugaan kasus penyimpangan anggaran tersebut telah dilaporkan ke APH dan saat ini sedang berproses.
Namun ia mendesak agar aparat penegak hukum dapat segera menetapkan tersangka, mengusut tuntas perkara tersebut.
Ditegaskannya pula bahwa pihak yang harus bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada penyedia jasa atau kontraktor, tetapi juga pihak internal yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk pelaksana kegiatan dan pejabat terkait di Dinas Kesehatan.
“Jika semua unsur pidana telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda penetapan tersangka. Baik penyedia maupun pelaksana wajib dimintai pertanggungjawaban,” tegas Turangan.
Lanjut Turangan juga menyoroti posisi Kepala Dinas Kesehatan Minsel yang disebut-sebut menjadi perhatian publik karena dianggap belum tersentuh proses hukum secara serius.
Maka dari itu, ia mendesak APH agar segera menangkap dan menahan Kadis Kesehatan Minsel yang diduganya terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran di dinas kesehatan Minsel, karena Kadis kesehatan Minsel juga harus bertanggung jawab.
“Siapapun yang membackup Kadis kesehatan Minsel, sudah pasti LSM-AMTI lawan..!!, maka dengan tegas AMTI mendesak agar aparat penegak hukum segera menangkap dan penjarakan Kadis kesehatan Minsel dan kroni-kroninya,” tegas aktivis pentolan FH Unsrat tersebut.
Bahkan, dengan nada yang keras dan tegas Tommy Turangan juga mengatakan bahwa bukan hanya Kadis kesehatan Minsel yang dipenjarakan tapi juga kroni-kroninya yang diduga ikut menikmati anggaran di dinas kesehatan Minsel.
“Banyak proyek-proyek terkesan asal jadi, pengadaan barang dan jasa yang sangat patut dipertanyakan dan sejumlah dugaan penyimpangan anggaran lainnya, aparat penegak hukum harus secara tegas mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel,” ucap Tommy Turangan SH. (T2)*