BANGKINANG, Transparansiindonesia.co.id Terkait situasi kas daerah kosong sehingga Pemkab Kampar tak mampu membayar sejumlah kegiatan yang telah selesai di akhir tahun 2024 ini, LSM Penjara angkat suara.
Melalui ketuanya Udo Muslim, LSM Penjara menyebut kejadian ini bukti amburadulnya pejabat dalam mengelola keuangan daerah.
“Kondisi Kampar saat ini parah. Bisa pula APBD Kampar yang disebut mencapai 3 Triliun, tapi untuk kebutuhan wajib seperti membayar hak rekanan tidak ada uang. Sungguh kondisi ini tidak bisa kita biarkan sebagai rakyat,” ujar Udo Muslim kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).
Parahnya lagi, kata Muslim buntut dari amburadulnya pengelolaan keuangan daerah oleh para pejabat, sehingga rakyat yang menjadi korban. Dimana saat ini, sebut dia banyak para rekanan penyedia barang dan jasa pusing tujuh keliling akibat situasi ini.
“Rekanan di Kampar ini ada yang punya modal besar dan ada yang memiliki modal kecil dan terbatas. Kita kasihan pada rekanan kecil, tentu mereka ini akan kepayahan dengan kondisi ini. Apa elit daerah ini tidak berfikir, bagaimana masyarakat kita susah akibat kejadian ini,” ucap dia.
Padahal kata Muslim, harapan dan impian masyarakat Kampar seharusnya uang APBD yang sebanyak itu bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sembari mewujudkan pemerataan pembangunan menyeluruh ke setiap desa. Akan tetapi kenyataannya justru kebalikan dari harapan itu, menurut Muslim banyak anggaran yang digelontorkan oleh pusat ke Kampar justru direalisasikan untuk hal-hal yang tidak prioritas.
Oleh sebab itu, Muslim mendesak penegak hukum seperti KPK bisa datang ke Kampar mengusut dugaan banyaknya penyelewengan uang rakyat oleh para elit.
“LSM Penjara Kampar pinta Presiden Prabowo kroscek kebijakan Pj Bupati Kampar yang ia duga sengaja menyia-nyiakan menggunakan anggaran APBD yang tidak tepat sasaran. Termasuk kita meminta KPK datang ke Kampar,” kata Muslim.
Muslim menduga ada permainan anggaran sehingga kondisi tunda bayar di akhir tahun 2024 ini pun bisa terjadi. Hal ini sebut dia juga diperparah oleh kalangan DPRD Kampar yang tidak peduli dengan situasi yang dihadapi oleh rakyat saat ini buntut dari kas kosong sehingga terjadi tunda bayar.(ROMI)
