Minsel, transparansiindonesia.co.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari publik dan LSM.
Beberapa waktu lalu, netizen dan masyarakat dibuat heboh dengan kasus dugaan kelalaian penanganan pasien di Puskesmas Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dimana akhirnya pasien meninggal dunia.
Kali ini pun, salah satu masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di salah satu Puskesmas mendapatkan hal yang sangat mencoreng pelayanan puskesmas, dimana alat kesehatan yang dipakai (Tensi untuk mengukur tekanan darah) sudah rusak.
Namun anehnya, alat kesehatan tersebut masih digunakan selama berbulan-bulan, menurut penuturan salah satu pegawai bahwa ternyata belum ada pengadaan alat di puskesmas.
Selanjutnya, temuan di puskesmas lagi bahwa masyarakat yang ingin memeriksa gula darah, kolesterol dan asam urat, harus membayar.
Hal tersebut karena alat yang digunakan ternyata milik pribadi atau diadakan oleh petugas nakes.
Lalu, kenapa tidak ada pengadaan alat kesehatan di puskesmas?? Padahal puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Kasus-kasus yang ada di puskesmas yang merupakan ruang lingkup atau tugas dari Dinas Kesehatan mendapatkan sorotan tajam dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi bahkan ada dugaan kelalaian pelayanan dan penanganan pasien di Puskesmas menjadi tanggung jawab dari Kepala SKPD dalam hal ini Dinas Kesehatan.
Turangan pun mendesak agar Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar SH segera mencopot jabatan Kadis Kesehatan Minsel, untuk perbaikan dan optimalisasi pelayanan kesehatan di Minahasa Selatan khususnya yang ada di Puskesmas-puskesmas.
“Mendesak agar pak Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH segera mencopot dr. Wiwin Opod dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan Minsel, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan,” ujar Turangan.
Selain itu pula, Turangan menyoroti terkait adanya dugaan pengadaan obat-obatan di Dinkes Minsel yang mencapai Rp. 2 Miliar lebih, yang diduga ada indikasi dugaan korupsi.
“Ditengah gencarnya pak Bupati mengoptimalkan pelayanan di segala bidang termasuk bidang kesehatan, namun ternyata sosok Kadis Kesehatan tak mampu mengimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat melalui Puskesmas-puskesmas, maka sudah seharusnya Kadis Kesehatan dicopot dari jabatannya,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*
