Koto Kampar Hulu ,TI – Bantahan Kepala Sekolah Hendri tidak meredam persoalan justru malah sebaliknya, setelah pemberitaan pertama terbit, jumlah wali murid yang bersuara bertambah. Dugaan pungutan liar di UPT SD Negeri 007 Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, kini tidak lagi bersumber dari satu pengakuan, melainkan dari kesaksian berlapis yang polanya sama, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media Transparansi Indonesia, wali murid lain akhirnya angkat bicara. Mereka menyatakan, pengalaman yang dialami wali murid berinisial P, salah satu wali murid SDN 007 Sibiruang, bukan rekayasa. Mereka mengaku mengalami hal yang serupa, namun selama ini memilih diam karena khawatir anak mereka mendapat perlakuan berbeda di sekolah yang dipimpin Hedri.
Persoalan ini bukan lagi menyangkut satu orang tua siswa yang merasa dipaksa. Ini telah menjadi persoalan kolektif, di mana banyak orang tua siswa merasa dipalak secara halus, dengan dalih rapat, dalih kesepakatan, dan dalih demi kepentingan sekolah, ujar seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan anaknya.
Korban diduga adalah para wali murid UPT SD Negeri 007 Desa Sibiruang yang merasa tertekan dan tidak berani menolak karena takut anaknya dikucilkan atau diperlakukan berbeda. Sementara pihak yang diduga mengkoordinir pungutan adalah oknum di lingkungan sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Hendri.
Dugaan pungutan tersebut diduga terjadi berulang kali dalam beberapa bulan terakhir di UPT SD Negeri 007 Desa Sibiruang, puncaknya terjadi saat adanya permintaan uang Rp 50.000 yang diduga untuk sewa tenda dan snack, ditambah permintaan kado ulang tahun guru, hingga pematokan Rp 100.000 per siswa didik untuk sumbangan mushola dan berbagai iuran lain yang tidak jelas peruntukannya.
Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Apabila rapat benar-benar dijadikan tameng, maka suara wali murid yang tidak setuju secara sistematis dibungkam. Yang diam dianggap setuju, yang protes dianggap melawan sekolah, ucap salah satu Wali murid.
Pihak sekolah melalui Kepala Sekolah Hendri telah menyampaikan bantahan. Ia menyatakan keberatan atas pemberitaan tersebut dan mengklaim selama dirinya menjabat sebagai kepala sekolah di sana, tidak ada pungutan seperti yang diberitakan. Ia juga menyatakan siap memberikan klarifikasi bersama Komite Sekolah dan wali murid.
Namun bantahan tanpa disertai bukti dokumen tidak akan menyelesaikan persoalan. Di sisi lain, wali murid juga memiliki kesaksian yang tidak kalah kuat. Dua versi yang saling bertentangan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut hanya di ruang media. Diperlukan pihak ketiga yang independen untuk turun dan membuka seluruh bukti ujarnya.
Menurutnya di titik inilah peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dinantikan publik. Dinas diminta tidak hanya diam dan tidak hanya menunggu laporan dari bawah. Dinas harus turun langsung ke SDN 007 Sibiruang, duduk bersama kepala sekolah, komite, dan wali murid, membuka buku kas sekolah, membuka bukti rapat yang diklaim telah disepakati, membuka laporan penggunaan Dana BOS, serta menelusuri seluruh aliran sumbangan mushola, sapu, tenda, dan kado yang dikeluhkan orang tua murid.
“Kalau memang tidak ada pungli, buktikan dengan data. Kalau memang ada, jangan ditutup-tutupi, tindak sesuai aturan, “ucapnya.
Ia menambahkan, aturan hukumnya sudah jelas. Sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pungutan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas melarang pungutan. Komite hanya diperbolehkan menghimpun sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak menentukan nominal, dan tidak memberikan sanksi bagi yang tidak memberi. Apabila terdapat paksaan, penentuan nominal, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang transparan, maka praktik tersebut diduga kuat masuk kategori pungutan liar, bukan sumbangan, tambahnya.
Kini masyarakat dan seluruh wali murid SDN 007 Sibiruang menuntut Dinas Pendidikan untuk turun ke sekolah. Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada bantahan kepala sekolah, lalu menguap begitu saja, sementara wali murid kembali dipalak secara diam-diam.
“Jangan hanya membantah di media. Buka buku kasnya, buka bukti rapatnya, buka laporan BOS-nya. Kalau memang tidak ada pungutan, buktikan dengan data, bukan hanya dengan kata-kata, pungkas salah satu wali murid SDN 007 Sibiruang kepada media. (Tim)