Bangkinang Kota,TI.- Ketua Wawasan Hukum Nusantara (WHN) Kampar, Udo Muslim, Dan juga sekaligus Tokoh Masyarakat Kampar, Ia Menyoroti pola kepemimpinan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar S.,Sos., M.T., bersama Wakil Bupati Kampar Hj. Misharti.
Sorotan itu disampaikan Udo kepada awak media di Bangkinang, Jumaat (13/11/2026). Menurutnya, dinamika komunikasi dan koordinasi antara kedua kepala daerah tersebut perlu menjadi perhatian publik, karena berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
Udo menilai, kepemimpinan daerah harus dibangun atas dasar keselarasan, kebersamaan, ketegasan, serta kemampuan mengendalikan emosional.
“Seorang pemimpin itu bukan hanya dituntut memiliki kekuasaan dan jabatan. Namun, yang paling penting adalah memiliki kebijaksanaan, mampu mengendalikan diri, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta tidak menjadikan persoalan pribadi sebagai penghambat jalannya pemerintahan,” ungkap Udo.
Ia menegaskan, pemerintahan bukan tempat untuk mempertahankan ego, tetapi tempat memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Jangan sampai perbedaan pandangan, komunikasi yang tidak berjalan baik, ataupun persoalan internal justru berdampak terhadap pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Udo juga mengingatkan, seorang Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah harus tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak ragu dalam menjalankan amanah.
Sebaliknya, seorang Wakil Bupati juga harus tahu posisi, loyal, dan mendukung penuh kebijakan kepala daerah yang sudah disepakati bersama.
“Pemimpin jangan takut dengan wakil, wakil juga jangan merasa lebih berkuasa dari pemimpin. Keduanya harus saling melengkapi. Kalau sudah saling curiga, yang jadi korban itu masyarakat,” ujar Udo.
Dalam perspektif adat Melayu Kampar, Udo mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari nilai adat, musyawarah, agama, dan tanggung jawab sosial.
“Filosofi yang harus kita jaga adalah bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi penyejuk, bukan sumber pertentangan. Mampu menyatukan, bukan mempertajam perbedaan. Sebab masyarakat Kampar membutuhkan pemerintahan yang solid, bukan dinamika kepemimpinan yang terus menjadi tanda tanya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal kajian fikih tentang kepemimpinan, termasuk hadis riwayat Imam Bukhari yang kerap menjadi perdebatan dalam kajian Islam. Namun Udo menegaskan, persoalan kepemimpinan tidak boleh hanya dilihat dari jenis kelamin.
“Kepemimpinan itu harus dinilai dari amanah, kemampuan mengambil keputusan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Laki-laki maupun perempuan, kalau tidak bisa mengendalikan emosi dan ego, sama-sama akan merugikan rakyat,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Udo berharap Bupati dan Wakil Bupati Kampar dapat segera memperbaiki komunikasi dan koordinasi demi kepentingan masyarakat Kampar.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban apabila hubungan kepemimpinan tidak berjalan harmonis. Kampar ini milik seluruh masyarakat, bukan milik satu atau dua orang yang sedang memegang kekuasaan dan sekelompok oknum tolong di Hargai Pancasila Bhinneka Tunggal ika,” tutup Udo Muslim.