Kampar, transparansiindonesia.co.id – Pelaksana Tugas ( PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kabupaten Kampar, Rusdi Hanif yang akrab disapa “Hanif Botak” diduga mengabaikan tunggakan pembayaran advertorial media rekanan Dinas PUPR Kampar.
Kondisi ini memicu kemarahan sejumlah wartawan dan pengelola media di Kampar. Mereka menilai keterlambatan pembayaran itu sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi pers dan mitra kerja pemerintah.
“Ini sudah keterlaluan. Kerjaan sudah tayang, sudah sesuai MoU, tapi pembayarannya tak kunjung cair. Kami merasa dilecehkan oleh Hanif Botak,” kata salah seorang wartawan yang mengajukan kegiatan publikasi, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, kegiatan publikasi tersebut merupakan kerja sama publikasi kegiatan Dinas PUPR Kampar yang sudah ia ajukan sejak Senin (25/5/2026). Namun hingga saat ini, hak pembayaran media belum juga disalurkan kepada rekan-rekan media.
“Ini hampir 3 bulan Pak PLT, kenapa belum juga menyelesaikan kewajiban pembayaran,” seru wartawan lainnya.
Selain itu ia menyampaikan, ada 9 media yang mengajukan kegiatan publikasi di PUPR Kampar yang belum terselesaikan pembayarannya. Keterlambatan pembayaran ke media juga dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pak Hanif, jangan karena PLT terus seenaknya. Advertorial ini sudah jadi komitmen. Bayar hak orang, jangan bikin nama baik Pemda Kampar tercoreng,” tegasnya.
(Tim Red)