BANGKINANG KOTA- TI Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kampar menindaklanjuti laporan masyarakat yang viral di media online dan media sosial TikTok terkait dugaan pungutan parkir di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar serta UPT Samsat Dispenda Riau di Bangkinang Kota.
Penegasan itu disampaikan Kepala UPT Perparkiran Dishub Kampar, Syukri, dalam keterangannya pada Selasa, 28 Juli 2026, di Kantor Dishub Kampar, setelah petugas melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Berdasarkan hasil pengecekan, parkir di Kantor Disdukcapil dipungut oleh seseorang yang dikenal dengan nama Toke dengan koordinator Doni Unto. Sementara di lingkungan UPT Samsat Dispenda Riau, pungutan dilakukan oleh Bambang dengan koordinator yang sama.
Menurut Syukri, berdasarkan data dan hasil pemantauan petugas, pengelolaan parkir di dua lokasi tersebut bukan bagian dari kerja sama dengan Dinas Perhubungan. Artinya, pungutan tersebut ilegal.
Dishub Kampar juga menemukan bahwa petugas parkir tersebut tidak menggunakan atribut resmi Dinas Perhubungan, seperti rompi, kartu identitas (ID Card), maupun karcis parkir.
Selain itu, pengelola parkir tersebut tidak terdaftar sebagai pengelola resmi dan tidak memiliki kontrak kerja sama apapun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
“Kami tegaskan, tidak ada kerja sama. Mereka tidak memakai atribut resmi, tidak ada karcis, dan tidak terdaftar di kami. Jadi pungutan itu tidak sah,” tegas Syukri.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, UPT Perparkiran Dishub Kampar menyampaikan bahwa Kantor Disdukcapil dan UPT Samsat merupakan fasilitas umum yang termasuk kawasan bebas retribusi parkir. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 41 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 3 Ayat (4), dijelaskan bahwa parkir pada fasilitas umum tidak dikenakan retribusi.
Atas dasar itu, Dishub Kampar menegaskan aktivitas pungutan parkir yang dilakukan pihak tanpa dasar hukum maupun kerja sama resmi dengan pemerintah merupakan kegiatan yang tidak sah.
UPT Perparkiran juga telah meminta agar pihak yang melakukan pungutan tidak lagi menarik uang parkir dari masyarakat di kawasan pelayanan publik, khususnya di Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar dan UPT Samsat Dispenda Riau.
Selain memberikan pembinaan, Dishub Kampar menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi terhadap persoalan pengelolaan parkir di fasilitas pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dishub Kampar mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila masih ditemukan adanya pungutan parkir yang tidak memiliki dasar hukum di fasilitas umum, sehingga dapat segera dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Hattan Das)