Kampar,TI. Isu mencuat adanya dugaanPokir Anggota DPRD Kampar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lolos untuk publikasi liputan media sebesar 100 juta rupiah. Dan di peruntukkan kepada sekelompok orang wartawan terdekatnya.
Namun isu tersebut langsung di bantah oleh anggota DPRD Kampar Rinaldo tidak ada kami di perubahan ini anggarkan pokir publikasi melainkan pembangunan drainase di dusun Pontianak desa penyesalan”, ucap Rinaldo sabtu (14/11/2026).
Rinaldo saat di konfirmasi bersama media menyampaikan, pokir kami merupakan untuk Pembangunan infrastruktur di Dusun Pontianak, Desa Penyesawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, menjadi salah satu aspirasi yang diperjuangkan kami selaku anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rinaldo.
Rinaldo menjelaskan bahwa aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diperjuangkannya dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 diperuntukkan bagi pembangunan drainase di wilayah dapil kami.
Namun, di tengah informasi mengenai rencana pembangunan itu, muncul isu yang berkembang dari mulut ke mulut terkait dugaan adanya anggaran publikasi atau kerja sama pemberitaan senilai Rp100 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan Pokir anggota DPRD.
Informasi itu berawal dari pengakuan seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Sumber tersebut menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya mendengar adanya dugaan anggaran publikasi yang dikaitkan dengan salah seorang anggota DPRD Kampar.
“Coba saja telusuri publikasi Pokir anggota DPRD Rinaldo. Kami mendengar beliau lolos anggaran untuk publikasi,” ujar sumber.
Sumber itu bahkan menyebut bahwa dari 45 anggota DPRD Kampar, hanya Rinaldo yang dikabarkan memperoleh persetujuan anggaran publikasi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, informasi mengenai nominal Rp100 juta maupun mekanisme persetujuan anggaran itu belum didukung dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
“Sebab, pada APBD murni kemarin, Rinaldo tidak ada mendengarkan publikasi. Di APBD Perubahan ini, justru disebut-sebut ada Pokir untuk liputan publikasi,” tambah sumber.
Menindaklanjuti informasi yang berkembang, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Rinaldo pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam keterangannya, Rinaldo membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan anggaran Pokir untuk publikasi media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan maupun memasukkan anggaran publikasi dalam APBD Perubahan 2026.
“Pokir saya untuk pembangunan drainase di Dusun Pontianak, Desa Penyesawan,” jelas Rinaldo dari Fraksi PKS.
Lebih jauh, Rinaldo menyebut informasi yang mengaitkan dirinya dengan anggaran publikasi tersebut tidak benar.
Dengan demikian, terdapat perbedaan informasi antara keterangan sumber anonim dan penjelasan langsung Rinaldo. Untuk memastikan duduk persoalan, diperlukan penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, serta daftar kegiatan yang disahkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penggunaan APBD harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Publik berhak mengetahui peruntukan anggaran, program pembangunan, serta proses penganggaran yang menggunakan uang negara.
Sejumlah ketentuan yang relevan antara lain yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi dan kewenangan DPRD.
Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi anggaran pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6, yang mengatur fungsi pers, kewajiban menghormati hak masyarakat, serta peran pers dalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial.