JAKARTA, transparansiindonesia.co.id – Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang terus menuai sorotan publik, masih menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat saat ini, termasuk tahapan dan proses dirinya dicalonkan menjadi cawapres mendampingi Prabowo.
Adalah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) yang menyoroti segelintir elit yang terus saja mempolemikan ijazah Gibran dan pencalonannya sebagai cawapres.
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa seharusnya para elit yang terus saja mempermasalahkan ijazah Gibran dalam konstalasi pilpres lalu, harus paham siapa-siapa yang memiliki wewenang sepenuhnya sehingga Gibran lolos sebagai Cawapres.
Dijelaskan Turangan bahwa ijazah kesetaraan dari Gibran tersebut disahkan oleh Kementerian Pendidikan, jadi persoalan sebenarnya ada dimana..? Apakah Gibran atau ijazah yang disahkan oleh Kemendikbud.
Dan kemudian, dalam proses pencalonan Capres dan Cawapres yang memverifikasi sah atau tidaknya, lolos atau tidaknya bakal calon menjadi calon ditentukan oleh pengesahan dari KPU.
“Disini kita bisa simpulkan, bahwa Ijazah penyetaraan setingkat SMA dari Gibran disahkan oleh Kemendikbud, begitupun dalam proses pencalonannya sebagai Cawapres yang mengesahkan adalah KPU,” ujar Turangan.
Lanjut Turangan, dalam tahapan pemilihan calon wapres dari Prabowo diketahui bahwa Prabowo beberapa kali meminta restu dari Jokowi agar Gibran bisa mendampinginya sebagai cawapres dalam pilpres 2024.
Begitupun dengan siapa yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, disitu ada beberapa partai yang mengusung dan mendukung Paslon Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024.
Jadi bukan serta merta merupakan kesalahan Gibran dalam polemik ijazah hingga pada terpilihnya dia sebagai wakil presiden.
Apalagi menuduh Gibran melakukan tindak pidana, karena menurut Turangan bahwa Gibran terkesan hanya dimanfaatkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh para elit dan setelah dua tahun berjalan Gibran sebagai Wapres, maka dengan segala cara mereka membuat Gibran sampai mengundurkan diri.
“Menurut saya, jika Ijazah penyetaraan Gibran ditolak MK da MA, dan mempermasalahkan Gibran sebagai Wapres, maka seharusnya yang bertanggung jawab adalah mereka-mereka yang saya sebutkan diatas itu, yakni Kemendikbud, KPU, Presiden Prabowo yang meminta Gibran mendampinginya dalam pilpres, serta partai koalisi yang mengusung dan mendukung Prabowo-Gibran dalam pilpres,” ucap Turangan. (T2)*