LSM-AMTI Desak Gubernur DKI Jakarta Copot Kadis LH, Turangan; Ada Dugaan Pungli Dan Kebocoran PAD

DKI Jakarta148 Views

JAKARTA, TI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memuai sorotan tajam dari sejumlah pihak termasuk LSM yang menilai kinerja Kadis LH DKI Jakarta amburadul.

Lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) adalah salah satu LSM yang menyoroti Dinas LH DKI Jakarta yang dikelola secara serampangan dan ugal-ugalan.

Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diduga ada penyelewengan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Dari investigasi tim LSM-AMTI, Turangan menjelaskan bahwa timnya mendapati bahwa ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang merugikan warga.

Ia mengatakan bahwa tindakan yang merugikan warga masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yakni adanya pungutan liar.

Dan menurut Turangan, aliran dana dari pungutan liar tersebut diduga mengalir ke sejumlah pejabat termasuk kepala dinas.

Tak hanya dugaan pungli yang merugikan warga masyarakat, LSM-AMTI menyebut kebobrokan DLH Provinsi DKI Jakarta juga diduga terjadi kebocoran dalam penerimaan daerah atau PAD.

“Dari penelusuran tim di lapangan menemukan indikasi kuat terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan kebocoran penerimaan daerah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo tingkat kecamatan di wilayah DKI Jakarta” kata Tommy Turangan.

Baca juga:  Pernyataan Hotman Paris Disorot, PWI Pusat Tegaskan Tak Ada Ruang Intimidasi terhadap Wartawan

Kondisi tersebut dikatakan Turangan tentunya sangat membebani masyarakat, sebab warga menengah ke bawah sejatinya sudah menanggung beban tarif retribusi bulanan yang ditarik dari gedung, tempat usaha, hingga koordinator masyarakat RT/RW di tingkat kelurahan.

Dalam praktiknya, penarikan iuran sampah tersebut dilakukan setiap bulan melalui perantara para pengemudi gerobak motor, mobil bak terbuka (pick-up), maupun pekerja gerobak dorong sampah.

“Para pengemudi gerobak motor sampah, mobil bak terbuka, dan gerobak dorong ini kemudian diwajibkan menyetorkan uang retribusi tersebut kepada pihak Satuan Pelaksana (Satpel) Dipo di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” jelasnya.

Berdasarkan data valid yang dihimpun LSM-AMTI, besaran setoran riil yang diserahkan para petugas pengangkut sampah ke pihak Satpel Dipo Kecamatan Pesanggrahan mencapai angka Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000 per bulan.

Namun, kejanggalan mencolok justru terungkap ketika timnya menelisik dokumen resmi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi Wajib Retribusi (WR) yang tercatat masuk ke Kas Daerah.

Baca juga:  Dasco Ungkap Dibalik Prabowo Gandeng Gibran Pada Pilpres 2024

“Ternyata dalam laporan resmi SKRD tersebut, nominal yang dibukukan ternyata hanya sebesar Rp.250.000 hingga Rp.350.000 untuk setiap entitas dari ratusan wajib retribusi yang terdaftar,” ucap Tommy Turangan.

Selisih fantastis antara uang tunai yang disetorkan pengemudi gerobak motor di lapangan dengan angka yang dilaporkan secara resmi ke Kas Daerah memicu reaksi keras dari publik dan sejumlah lembaga penggiat antikorupsi.

Maka dari itu, dengan tegas Tommy Turangan mengatakan bahwa LSM-AMTI meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat segera mencopot Kadis Lingkungan Hidup dari jabatannya dan sejumlah oknum didalamnya yang diduga terlibat dan menerima aliran dana dari hasil pungutan liar.

“Kami meminta agar pak Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencopot Kadis Lingkungan Hidup dari jabatannya, jangan lagi membebani rakyat dengan pungutan-pungutan yang tidak resmi, dan tidak tahu aliran dananya entah kemana,” tegas Tommy Turangan.

Bahkan, Turangan pun kembali menegaskan bahwa akan membawa perkara tersebut ke ranah hukum dengan akan melaporkan dugaan pungli dan kebocoran pendapatan daerah ke pihak berwajib. (T2)*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *