Jakarta/transparansiindonesia.com – Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bertindak tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba.
Jika diperlukan, Jokowi meminta aparat untuk tidak ragu melakukan penembakan di tempat.
“Ya kalau melawan saya kira SOP (prosedur operasional standar) di Polri dan BNN sudah jelas,” kata Jokowi usai menghadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2017).
“Kalau melawan dan membahayakan, jangan diberi toleransi. Tegas itu harus kita sampaikan,” ujar dia.
Jokowi menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang saat ini sudah menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Polri hingga BNN untuk bersinergi.
“Jangan menganganggap enteng urusan yang berkaitan dengan obat ilegal dan penyalahgunaan obat,” kata Jokowi.
Saat berpidato dalam acara tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa sekat-sekat birokrasi antar-kementerian dan lembaga harus dihilangkan.
“Jangan sampai perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Amnesty International mengungkap bahwa peristiwa tembak yang menewaskan orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan naik empat kali lipat tahun ini.
Hingga September 2017, lanjut Basuki, sudah 80 orang terduga pengedar narkotika yang tewas ditembak aparat. Sebagai perbandingan, selama 2016 ada 18 orang.
Amnesty mempertanyakan apakah kepolisian sudah melakukan ulasan atau kajian secara internal soal peningkatan kasus tembak mati di tempat ini. Sebab, Amnesty khawatir model pemberantasan narkoba seperti di Filipina terjadi di Indonesia.
Peneliti Amnesty International Indonesia (AII) Bramantya Basuki menduga ada korelasi antara pernyataan Presiden Joko Widodo soal perang terhadap narkoba dengan naiknya kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba.
Ia mengungkapkan, dari telaah data, pada Desember 2016, saat Jokowi menyatakan perang terhadap narkoba, hanya ada dua kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba.
Namun, sebulan kemudian, jumlah pengedar yang tewas ditembak naik signifikan. Kenaikan itu, menurut dia, terjadi lagi pada Agustus 2017 pasca Jokowi menyampaikan pidato pada bulan Juli 2017.
Dalam pidatonya, Jokowi kembali mengatakan, untuk menembak mati pengedar narkoba. Basuki berharap, kepala negara dan pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
“Kami berharap semoga Presiden bisa bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan publiknya sehingga bisa lebih tertata dan tersistemasisasi dalam kerja polisi,” ujar Basuki. (red/TI).
