Jakarta/transparansiindonesia.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Meminta pemerintah tegas dalam memberantas penyebaran berita bohong (Hoaks) dan ujaran kebecianya yang saat ini menjamur di media sosial (Medsos).
Sekretaris Jendral MUI Masduki Baidowi mengatakan saat fungsi medsos sudah disalah gunakan oleh oknum penyebar berita bohong yang disebutnya sebagai penumpang gelap. Karenanya dia meminta pemerintah tegas untuk menertibkan penggunaan sosmed di Indonesia.
“Hoaks ini sangat berpotensi memecah belah bangsa jadi kita harus menjaga bersama, saat ini media sosial sudah menjadi sebuah kekuatan bukan lagi media mainstrim, TV juga saat ini sudah mulai ditinggal,”kata Baidowi dalam diskusi yang dihelat oleh ikatan sarjana dan profesi polisi (ISPPI) yang bertajuk ‘anatara kebebasan berpendapat, hoaks dan ujaran kebencian,’ yang digelar di kawasan Kebayoran Baru Jakarata Selatan Rabu (21/3).
Menurut Baidowi penggunaan Medsos saat ini sangat berbahaya dengan banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian. Sementara itu pihak perusaha penyedia medsos dikatakannya seolah menutup mata akan maraknya penyebaran tidak benar tersebut.
Karenanya dia meminta agar pemerintah menarik pajak yang tinggi pada perusahaan Medsos dan memberikan sangsi tegas apabila perusahaan itu tidak membatu pemerintah dalam memberantas hoaks. Menurut Baidowi pemerintah Indonesia sharusnya meniru pemerintah Jerman terkait pemberlakuakan aturan didunia Maya.
Baidowi menyebutkan pemerintah Jerman mematok pajak yang tinggi baagi perusahan Medsos dan menindak tegas perusahan tersebut apabila tidak merespon penyebaran berita hokas selama 24 jam.
“Harus ada regulasi seperti itu menerapkan hukum positif terhadap pembuat hoaks dan memberikan sangsi tegas pada perusahaan sosmed. Misalnya Di Jerman, kalau ada berita hoaks yang tidak diblokor (Oleh perusahaan medsos) dalam waktu satu 1 X 24 jam maka perusahaan itu dikenakan sangsi yang tegas dan denda adminstrasi,” ujarnya. (red/TI)*
sumber/obor keadilan
