VAP dan GSVL ke Nasdem, AMTI Minta Kejagung Harus Dipimpin oleh Orang Independen

by -238 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Tommy Turangan SH, angkat bicara terkait Kejaksaan Agung (Kejagung), menurutnya lembaga tersebut harus dipimpin oleh orang Independen.

“Ya.. lembaga sekelas Kejaksaan Agung, jaksa agung-nya haruslah orang Independen, jangan orang/kader partai tertentu, untuk itu dengan tegas AMTI minta Jaksa Agung-nya harus orang non partai,” tegas Turangan.

Menurutnya hal tersebut terlihat dari beberapa pemimpin daerah, yang apabila terkena kasus atau berurusan dengan Kejagung, langsung pindah ke partai tertentu, contohnya seperti dua pemimpin daerah di Sulawesi Utara, yang diduga terlibat kasus Korupsi, setelah berurusan dengan Kejagung, langsung hengkang ke Partai Nasdem.

Baca juga:  Batalkan SJB, Ada Apa Dengan Oknum Sangadi Lanut..??

“Kita tahu bahwa seorang Jaksa Agung merupakan orang partai (Nasdem), ketika pemimpin daerah dinyatakan ada dugaan tindak pidana korupsi, maka para pemimpin daerah langsung pindah ke partai Nasdem, contohnya Bupati Minut yang terkena kasus pemecah ombak, beberapa waktu lalu, langsung menyatakan pindah dari Gerindra ke Nasdem, dan baru-baru ini, yang sudah viral, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara yang juga Walikota Manado, G.S.V Lumentut, hemgkang ke Partai Nasdem, setelah ada dugaan terlibat kasus korupsi dalam dana bantuan korban banjir Manado, jangan jadi Nasdem sebagai pelindung pejabat negara yang tersangku hukum,” jelas Turangan yang dikenal aktivis yang sangat vokal ini.

Baca juga:  Pieter Desak Jokowi Tuntaskan Kasus 27 Juli

Ia pun menegaskan untuk independennya lembaga sekelas Kejaksaan Agung, haruslah seorang Jaksa Agung orang yang Independen, bukan orang partai ataupun kader partai, agar tidak ada desas-desus seorang yang terkena kasus, pindah ke partai (Nasdem), karena untuk mendapatkan perlindungan.

Namun, walaupun beberapa tokoh tersebut pindah ke Nasdem, ia menegaskan agar hukum harus tetap berjalan, jangan ada permainan politik, dari pihak-pihak tertentu, untuk menggagalkan penegakan hukum.

“Hukum harus ditegakan, siapapun dia yang terkena dugaan kasus korupsi tetap harus diperiksa, itu sudah..,” tegas Tommy Turangan, Alumnus FH Unsrat ini.

(red)*