Sulut, transparansiindonesia.co.id — Dugaan Kasus perselingkuhan yang menyeret oknum pimpinan DPRD Provinsi Sulut inisial JAK (James) ikut menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS).
Gerakan Perempuan Sulut menilai Oknum JAK telah mempermalukan dan mencoreng citra lembaga DPRD Sulut.
Hal tersebut disampaikan oleh Gerakan Perempuan Sulut (GPS) saat menyambangi Kantor DPRD Sulawesi Utara, pada Senin 1 Februari 2021.
Ruth Ketsia selaku Juru bicara Gerakan Perempuan Sulut dari perwakilan persekutuan perempuan berpendidikan teologi di Indonesia (Peruati) mengatakan bahwa dengan kejadian atau kasus dugaan perselingkuhan oknum pimpinan DPRD tersebut, telah melahirkan beragam persepsi negatif terkait konstruksi sosial budaya terhadap posisi perempuan dalam tatanan keluarga dan bermasyarakat.
“Peristiwa ini sungguh telah mencoreng dan mempermalukan citra lembaga atau institusi DPRD Sulut, karena kejadiannya terjadi diranah publik yang melibatkan sosok JAK yang bukan saja sebagai anggota DPRD tapi juga sebagai pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua,” kata Ruth Ketsia didampingi rekan-rekannya Jull Takaliuang (LPA Sulut), Joice Worotikan (YAPPA Sulut), Marhaeni Mawuntu (Terung ne Lumimuut Sulut), dan Vivi Goerge (Suara Parampuang Sulut).
Seharusnya JAK selaku publik figur, selaku pimpinan DPRD Sulut, sebagai pejabat lembaga terhormat, menjadi panutan dalam perilaku moral dan beretika, maka dari itu mereka meminta agar JAK bukan saja mengundurkan diri dari pimpinan DPRD tapi juga mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Sulut.
“Dikesempatan ini pula kami meminta agar Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BK DPRD Sulut) untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan JAK dari jabatannya sebagai anggota DPRD Sulut,” tukas mereka.
(red)*
