AMTI Minta Pihak Kepolisian Tetapkan Tersangka Ilegal Logging

by -68 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Ilegal Logging yang terjadi diwilayah Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu, menjadi perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia.

Dimana melalui ketua umum DPP LSM-AMTI Tommy Turangan SH, meminta agar pihak kepolisian Kapuas Hulu untuk tidak segan-segan menetapkan tersangka Ilegal Logging yang terjadi diwilayah Kapuas Hulu.

“AMTI minta agar pihak kepolisian bekerja secara profesional dan tidak ragu menetapkan tersangka kasus pengerusakan kawasan hutan dalam pengolahan kayu segi secara Ilegal,” ujar ketum AMTI Tommy Turangan SH.

Menurutnya dalam setiap penanganan kasus pelanggaran hukum yang ditangani,  aparat penegak hukum harus memiliki target penyelesaian yang jelas untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak terkait.

Ketika berbicara Sumber Daya Manusia (SDM), AMTI menyatakan tidak meragukan lagi SDM dan sistem kerja pihak kepolisian dengan personil yang tersebar sampai tingkat Kecamatan bahkan desa-desa.

“Harus ada target waktu dalam setiap penanganan kasus hukum, SDM oknum penegak hukum semestinya tidak diragukan lagi,” tambah Turangan.

Meskipun proses hukum tetap berjalan, namun hingga saat ini Satuan Reskrim Polres Kapuas Hulu Kalimantan Barat belum menetapkan tersangka terhadap pihak yang terlibat dalam kasus pengerusakan kawasan hutan dalam pengolahan kayu segi secara Ilegal di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

Baca juga:  Ketum KKK Angelica Tengker Lantik Pengurus KKK Provinsi Jambi

Kapolres Kapuas Hulu mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu saksi ahli sebelum menetapkan tersangka.

“Kami masih menunggu saksi ahli untuk penetapan tersangka, belum bisa hadir karena masih ada kegiatan,” kata Kapolres Kapuas Hulu melalui IPTU Moh Imam.

Menurut IPTU Reza, apabila saksi ahli sudah memberikan keterangan bisa dinaikan status tersangka, maka akan dilaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

“Proses hukum tetap berjalan, kami tinggal menunggu saksi ahli salah satunya dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),” ungkap Imam.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara Mardiansyah berharap proses penanganan kasus dugaan ilegal logging dan kebakaran mobil dinas petugas kehutanan segera ada kejelasan hukum.

“Kami inginkan persoalan itu segera tuntas, baik dugaan ilegal logging mau pun persoalan kebakaran mobil dinas kami, jika terbakar apa penyebabnya dan kalau di bakar siapa pelakunya,” sindir Mardiansyah.

Kebakaran mobil dinas petugas kehutanan terjadi pada hari Sabtu, 14 Februari 2021, ketika petugas kehutanan dari KPH sedang melakukan patroli di lokasi dugaan ilegal logging antara Desa Nanga Awin dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Baca juga:  PSI Meluncurkan Tim Pemenangan Muhamad Saraswati

Petugas kehutanan juga menemukan adanya aktivitas yang di duga ilegal logging dengan sejumlah barang bukti salah satunya tumpukan kayu olahan jenis balok, yang saat ini sudah diserahkan ke Reskrim Polres Kapuas Hulu untuk dijadikan barang bukti.

Berdasarkan investigasi lapangan, ada beberapa jenis kayu yang ditebang secara Ilegal dengan menggunakan chainsaw yaitu jenis kayu meranti, kawi, kelansao, erungang, dan mentangor.

Pengerusakan hutan dengan cara penebangan dan pengolahan kayu secara Ilegal ini, diduga tidak hanya melibatkan beberapa pengusaha dan pemodal, ironisnya lagi disebut-sebut ada salah satu Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara tersebut yang diduga terlibat langsung dalam pengolahan kayu segi ilegal dengan ukuran 9 cm x 18 cm dan 11 cm x 18 cm.

Pengerusakan hutan dengan cara penebangan dan pengolahan kayu secara Ilegal yang terjadi dibeberapa titik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, diduga kuat melanggar UU Kehutanan No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 12 huruf (a, b, dan c).

(red)**