Sulut, transparansiindonesia.co.id – Dugaan keterlibatan seorang pejabat negara dalam politik praktis mencuat ke permukaan pasca kegiatan pelantikan pengurus Olly Dondokambey Center (ODC) di Kotamobagu.
Adanya dugaan sejumlah pejabat negara terlibat politik praktis hadir dalam kegiatan tersebut, salah satunya adalah pejabat Bupati Bolaang Mongondow, Ir. Limi Mokodompit MM.
Sikap dan perilaku oknum pejabat Bupati Bolaang Mongondow tersebut dinilai tidak mengindahkan aturan tentang netralitas ASN dalam agenda pemilihan umum.
Dan perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat Bupati Bolaang Mongondow menuai sorotan dari berbagai pihak termasuk sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI) DPD Sulawesi Utara.
LSM-AMTI Sulut melalui Ketua DPD, M. Kapahang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum pejabat Bupati Bolaang Mongondow dan beberapa pejabat lainnya dalam kegiatan pelantikan pengurus ODC tersebut, mencoreng ASN yang seharusnya menjaga netralitas dalam agenda pemilu.
Ia pun meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat mencopot oknum pejabat kepala daerah yang tidak netral dalam menghadapi agenda pemilu.
“Kami minta agar Mendagri dapat mencopot oknum pejabat Bupati Bolaang Mongondow yang diduga terlibat politik praktis, begitupun dengan kepala daerah lainnya harus terus dievaluasi kinerjanya masing-masing, apalagi bila ada oknum pejabat kepala daerah yang terlibat politik praktis,” ujar M. Kapahang.
Dikatakan M. Kapahang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pejabat Bupati Bolmong Ir. Limi Mokodompit merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemiluhan umum (Pemilu).
“Olehnya itu, kami minta pak Mendagri Tito Karnavian segera mencopot oknum penjabat itu dari jabatannya,” tegasnya.
Lanjut Kapahang bahwa oknum pejabat Bupati Bolmong yang dengan mengikuti agenda tersebut, ini jelas-jelas telah menciderai netralitas ASN dalam Pemilu.
” Apabila pemerintah pusat yakni Mendagri tidak mengambil sikap yang tegas, maka dikhawatirkan para ASN yang lain dilingkup Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), lebih khusus di Bolaang Mongondow akan mengikuti jejak pejabat Bupati Bolaang Mongondow,” tambah Kapahang.
Jokowi Kumpulkan Seluruh Pejabat Kepala Daerah
Baru-baru ini, yakni pada Senin (30/10/2023) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumpulkan para pejabat kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta.
Banyak arahan yang disampaikan Jokowi khususnya soal netralitas para Pj kepala daerah menjelang Pemilu 2024.
Jokowi mewanti-wanti mereka untuk tidak berpihak kepada siapapun calon yang maju.
Ia mengaku ikut mengawasi mereka.
“Saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat lho, hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak dan ibu memihak atau enggak,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi ingin para Pj kepala daerah memastikan ASN untuk bersikap netral menghadapi Pemilu 2024.
“Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan yang berkaitan sama politik,” ujarnya.
Demi kelancaran Pemilu 2024, Kepala Negara meminta mereka memberikan dukungan penuh kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Tapi, tidak mengintervensi apa pun,” ucapnya.
Masih pada arahan yang sama, Jokowi mengungkapkan kalau kinerja Pjb kepala daerah selalu dievaluasi setiap hari.
Ia bahkan tak segan akan langsung mengganti penjabat yang kinerjanya kurang memuaskan.
“Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya ‘miring-miring’, saya ganti itu bisa, itu hak prerogatif yang saya miliki.”
(T2)*
