Minsel, transparansiindonesia.co.id – Dugaan adanya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dibeberapa sekolah di wilayah Kecamatan Motoling menjadi perhatian dari LSM-AMTI.
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dan mendapat temuan terkait dana bantuan operasional sekolah yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel.
“Temuan LSM-AMTI bahwa ada beberapa sekolah diwilayah Kecamatan Motoling yang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tidak transparan dan akuntabel, dan juga ada laporan dari beberapa orang tua siswa kepada kami,” kata Turangan.
Maka dari itu, LSM-AMTI melalui Ketum DPP Tommy Turangan SH meminta agar APH dapat turun menyelidiki dugaan pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah yang ada di kecamatan Motoling, karena menurutnya ada indikasi korupsi.
Penggiat anti korupsi yang terkenal vokal tersebut juga mengatakan bahwa ada dugaan pungutan liar (Pungli) dilakukan oleh oknum yang ada di sekolah-sekolah.
Hal tersebut menurut Turangan sangatlah melanggar aturan karena segala kebutuhan dan keperluan operasional sekolah sudah diatur dan dialokasikan dalam dana BOS.
“Atas temuan-temuan yang kami dapatkan, dimana adanya dugaan pungli dan pengelolaan dana BOS yang tidak transparan dan akuntabel di sekolah-sekolah maka LSM-AMTI meminta agar APH dapat turun dan menyelidiki temuan kami ini,” tegas Turangan.
(T2)*
