JAKARTA, TI – Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) di Indonesia tidak lama lagi akan digelar.
Selang tak lebih dari sebulan lagi, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti.
Dan saat ini, sudah pada tahapan konsolidasi dan kampanye dari masing-masing pasangan calon, yang menampakkan program dan visi misi dari setiap paslon.
Lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) tentunya memberikan perhatian serius pada pelaksanaan Pilkada Serentak, terlebih dalam upaya mencegah dan meminimalisir praktek-praktek money politics yang diduga akan dilakukan oleh paslon pilkada.
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pihaknya menduga akan adanya dana-dana siluman dari paslon maupun tim pemenangan yang akan digunakan dalam rangka meraih suara yang siginifikan dan memenangkan paslon.
Apalagi, ia menyoroti terkait dana siluman yang diduga akan digunakan oleh pemangku kebijakan untuk memenangkan paslon tertentu.
Maka dari itu, Tommy Turangan SH meminta agar Badan Intelijen Negara (BIN) dapat ikut mengawasi pelaksanaan pilkada terlebih menjelang hari pencoblosan.
“LSM-AMTI meminta agar badan intelijen negara (BIN) dapat ikut mengawasi pilkada, jangan sampai ada dana-dana siluman yang digunakan oleh pemangku kebijakan untuk memenangkan paslon tertentu,” tegas Tommy Turangan SH.
Karena menurut Turangan dengan pengawasan dari BIN yang bergerak mengawasi pilkada maka akan membuat paslon merasa was-was dan takut untuk melakukan money politics.
Sehingga, pilkada serentak benar-benar akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, jujur dan bersih sesuai keinginan dan hati nurani rakyat tanpa ada sentuhan money politics. (T2)*