Sulut, transparansiindonesia.co.id – Jelang musyawarah daerah ke-XI partai Golkar Sulawesi Utara dinamika politik di internal partai beringin tersebut menjadi perbincangan hangat publik.
Hal tersebut oleh karena Christiany Eugenia Paruntu yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara disebut tidak bisa lagi dan tidak memenuhi syarat untuk kembali maju sebagai calon ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara.
Isu yang berhembus bahwa sosok mantan Bupati Minsel dua periode tersebut telah menjabat dua periode sebagai ketua Golkar Sulawesi Utara.
Namun, klarifikasi resmi yang disampaikan langsung oleh pihak CEP. Dimana ia menepis dan membantah hal tersebut secara tuntas dan tegas.
Politisi yang akrab disapa Tetty Paruntu ini menegaskan bahwa dirinya masih sangat layak mencalonkan diri kembali sebagai Ketua DPD Golkar Sulut periode 2025–2030.
Dalam klarifikasinya, ia menyebutkan bahwa hingga Minggu, 1 Juni 2025 belum pernah ada permohonan diskresi yang diajukan oleh DPD Golkar Sulut kepada DPP Golkar terkait pencalonannya.
Artinya, isu tidak diberikannya diskresi oleh Ketua Umum Partai Golkar adalah tidak benar dan cenderung menyesatkan.
“Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada surat permohonan diskresi yang diajukan, seperti yang pernah dilakukan dalam Musdalub Partai Golkar Sitaro beberapa waktu lalu,” ungkapnya, pada Senin 2 Juni 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa merujuk pada Anggaran Dasar Partai Golkar hasil Munas 2024, jabatan Ketua DPD Provinsi dihitung selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Musda Provinsi.
Dalam konteks ini, Tetty baru secara resmi menjabat selama satu periode penuh, terhitung sejak Musda X pada Februari 2020.
Perlu diingat, CEP pertama kali memimpin DPD Partai Golkar Sulut lewat Musdalub pada Oktober 2017, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan periode 2015–2020.
Kepemimpinan penuhnya baru dimulai pada Februari 2020, saat ia terpilih dalam Musda X sebagai Ketua DPD Golkar Sulut periode 2020–2025.
Hal tersebut diperkuat oleh Juklak 02/DPP/GOLKAR/IV/2025.
Khususnya Pasal 66 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa seorang ketua DPD dapat menjabat maksimal dua periode.
Kecuali mendapat persetujuan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk lanjut ke periode ketiga.
Namun, karena CEP belum menyelesaikan dua periode penuh, maka ketentuan tersebut belum berlaku untuk dirinya.
“Kalau mengacu pada hitungan konstitusi partai, Bu Tetty baru menjalani satu periode penuh. Maka, tidak perlu diskresi apa pun untuk mencalonkan kembali,” tegas salah satu pengurus senior Golkar Sulut.
Diketahui juga bahwa CEP mendapatkan dukungan kuat dari internal DPP dan mahkamah partai Golkar.
Pihak CEP juga menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan sejumlah pengurus DPP dan dua orang hakim Mahkamah Partai Golkar.
Hasilnya, mereka sepakat bahwa Christiany Eugenia Paruntu masih memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk kembali mencalonkan diri dalam Musda XI Partai Golkar Sulut.
Ini menjadi penegasan bahwa upaya menggiring opini seolah-olah CEP telah menjabat dua periode penuh dan tak layak mencalonkan diri lagi, adalah upaya yang tidak berdasar dan sangat tendensius.
Tetty Paruntu selama menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut dikenal sebagai sosok yang konsisten, visioner, dan mampu menjaga stabilitas partai di tengah dinamika politik daerah.
Golkar Sulawesi Utara terlihat tetap eksis dan solid dibawah kepemimpinan sosok Tetty Paruntu.
Tak hanya dikenal sebagai politisi perempuan tangguh, Tetty juga pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Minsel, dan menjadi salah satu figur paling menonjol di Partai Golkar Sulawesi Utara dalam dua dekade terakhir.
Dengan landasan hukum partai yang jelas dan tidak terbantahkan, serta konsistensi dan loyalitasnya terhadap Golkar, Christiany Eugenia Paruntu masih sangat layak dan berhak mencalonkan diri kembali dalam Musda XI Partai Golongan Karya Sulawesi Utara.
“Isu dua periode itu hanya disinformasi politik. Kami tetap solid bersama Ibu CEP,” ujar seorang pengurus Golkar dari daerah kepulauan yang enggan disebutkan namanya.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat dan kader Golkar Sulut diharapkan dapat memilah informasi yang benar dan tetap fokus pada regenerasi dan penguatan struktur partai, bukan pada propaganda murahan yang justru memecah belah solidaritas internal. (T2)*
