JAKARTA, TI – Proyek pengerjaan pemasangan jaring dan teralis besi di rumah susun UPRS VI, disorot warga dan LSM.
Pasalnya, pemasangan jaring dan teralis besi tersebut terkesan tak tepat sasaran, dan bahkan pula merugikan masyarakat yang berusaha disekitar rusun.
Sorotan terhadap adanya proyek pemasangan jaring dan teralis besi di rusun UPRS VI datang dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa proyek pemasangan jaring dan teralis besi terkesan tidak tepat sasaran dan hanya menghamburkan uang negara.
Warga pun mengeluhkan dengan adanya pemasangan jaring dan teralis besi tersebut, karena berdampak pada mereka yang menjalankan usaha.
Proyek tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Tommy Turangan SH berbanderol Rp. 2,1 Miliar, sebuah angka yang cukup besar tentunya.
Apalagi ditengah program efisiensi anggaran yang dijalankan saat ini, dikatakan Turangan bahwa anggaran-anggaran seharusnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi rakyat.
“Pekerjaan ini terkesan tidak tepat sasaran, disinyalir hanya menghamburkan uang, karena sepertinya tidak ada perencanaan yang matang sebelumnya,” kata Tommy Turangan SH.
“Apalagi dimasa penghematan anggaran atau efisiensi anggaran saat ini, pekerjaan tersebut seperti asal sudah dilaksanakan, anggaran habis, pihak penyedia jasa dapat untung namun rakyat atau masyarakat tidak mendapatkan dampak positifnya,” tambah Turangan.
Ia pun meminta inspektorat DKI Jakarta untuk dapat turun dan memeriksa proyek pengerjaan pemasangan jaring dan teralis besi tersebut, apakah memiliki dampak positif bagi masyarakat atau tidak.
Bahkan dari hasil investigasi LSM-AMTI dilapangan ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi dimama sewaktu rapat bersama pengurus RT/RW jaring seharusnyacukup 1-2, namun kini berubah dengan adanya ketambahan, dan hal tersebut tentunya anggaran akan bertambah juga.
Salah satu warga saat di konfirmasi oleh awak media, mengatakan bahwa :” sebenernya cukuplah di setiap hunian saja, karena kalau dengan Hall, ini pemborosan,” tutur Warga kecewa,
Turangan pun menyebut bahwa hal tersebut tidak relevan dengan efisiensi anggaran saat ini, karena menurutnya para pengambil kebijakan, penyedia proyek seakan bebas menggelontorkan anggaran tapi tak tepat sasaran.
“LSM-AMTI meminta agar pihak Inspektorat DKI Jakarta segera turun lapangan dan menyelidiki proyek tersebut, termasuk memeriksa penyedia proyek,” ujarnya dengan tegas.
(T2)*
