JAKARTA, TI – Para Kepala Daerah ditingkat Provinsi (Gubernur) menyeruduk dan mendatangi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).
Hal tersebut dikarenakan polemik pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai sangat mencekik anggaran pembangunan daerah dan kesejahteraan aparatur di daerah.
Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keluhan dan uneg-uneg mereka kepada Menkeu Purbaya.
Adanya pemotongan dana transfer ke daerah, mengundang perhatian dan reaksi juga dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa kebijakan adanya transfer ke daerah yang mengalami pemotongan tentunya sangat dirasakan oleh daerah yang diketahui harus ekstra keras untuk menanggulangi beban gaji ASN dan persoalan lainnya.
“Adanya pemotongan dana transfer ke daerah, sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, persoalan infrastruktur, beban gaji ASN, dan berpotensi ancaman stagnasi ekonomi di daerah, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat didalamnya Menteri Keuangan,” jelas Turangan.
Pemotongan dana transfer ke daerah, bervariasi ada yang 25 persen, dan ada yang lebih dari 25 persen.
Keadilan fiskal dan arah desentralisasi harus ada kejelasan, karena menurut Turangan pemangkasan anggaran tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah.
Turangan pun menyebut pemangkasan anggaran juga mengancam kesejahteraan pegawai, sehingga ia mendorong agar beban gaji ASN di ambil alih oleh pemerintah pusat.
“Dengan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah, maka ancaman stagnasi ekonomi di daerah tinggal menunggu waktu, Menkeu Purbaya harus bertanggung jawab,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*