“BPJS Kesehatan Tegaskan Belum Ada Penyesuaian Iuran JKN, Masyarakat Diminta Tidak Terpengaruh Isu”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, KESEHATAN, NASIONAL,- Perbincangan mengenai kemungkinan penyesuaian iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kembali mencuat di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi berkembangnya informasi yang beredar luas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan klarifikasi resmi dengan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat perubahan terhadap besaran iuran yang berlaku bagi peserta JKN.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugerah, menjelaskan bahwa nominal iuran yang diterapkan kepada peserta JKN masih mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan yang saat ini masih berlaku secara nasional.
“Besaran iuran yang diterapkan kepada peserta Program JKN tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan belum mengalami perubahan. Untuk peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, iuran kelas I sebesar Rp150.000 per orang setiap bulan, kelas II sebesar Rp100.000 per orang setiap bulan, serta kelas III sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan,” ungkap Rizky dalam keterangannya pada Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan bahwa khusus bagi peserta kelas III, pemerintah memberikan dukungan melalui bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang setiap bulan, sehingga nominal yang harus dibayarkan oleh peserta kelas III menjadi Rp35.000 per orang per bulan.
Lebih lanjut Rizky menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yang menempatkan nilai gotong royong sebagai fondasi utama. Dalam mekanisme tersebut, peserta yang berada dalam kondisi sehat secara tidak langsung membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta lain yang sedang menjalani perawatan medis.
“Sebagai sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial, keberlangsungan Program JKN sangat bergantung pada keseimbangan antara jumlah iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan. Prinsip gotong royong memungkinkan peserta yang sehat turut menanggung biaya perawatan bagi peserta yang sedang sakit,” jelas Rizky.
Pihaknya memberikan ilustrasi sederhana untuk menggambarkan bagaimana sistem gotong royong tersebut bekerja dalam praktik pelayanan kesehatan. Menurutnya, biaya tindakan medis tertentu dapat mencapai angka yang sangat besar jika harus ditanggung secara mandiri oleh individu.
“Sebagai contoh, biaya operasi pemasangan ring jantung pada satu pasien dapat mencapai sekitar Rp150 juta. Apabila seseorang mencoba menabung secara mandiri dengan nominal yang setara dengan iuran kelas III sebesar Rp35.000 setiap bulan, maka diperlukan waktu lebih dari tiga setengah abad untuk mengumpulkan dana sebesar biaya operasi tersebut. Namun melalui Program JKN, biaya tindakan medis tersebut dapat ditanggung secara kolektif melalui iuran ribuan peserta lain yang berada dalam kondisi sehat,” paparnya.
Perhitungan tersebut, menurut Rizky, menggambarkan bagaimana mekanisme solidaritas sosial yang diterapkan dalam sistem JKN mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus menanggung beban biaya medis yang sangat besar secara individu.
Selain digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang menjalani perawatan, dana iuran JKN juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program promotif dan preventif yang bertujuan menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
Upaya promotif dan preventif yang dimaksud mencakup edukasi kesehatan, deteksi dini penyakit, hingga berbagai kegiatan peningkatan literasi kesehatan bagi peserta JKN agar mampu menjaga kondisi kesehatan secara lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keberlangsungan Program JKN melalui langkah-langkah sederhana namun memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan membangun kesadaran untuk membayar iuran secara disiplin, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kesehatan, serta aktif mengikuti berbagai program edukasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
“Kami terus memperluas akses edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan interaktif melalui siaran langsung di platform TikTok yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan Duta BPJS Kesehatan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Rizky berharap masyarakat dapat terus mendukung keberlangsungan Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dengan partisipasi aktif seluruh peserta, Program JKN diharapkan mampu terus memberikan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan serta menjamin akses layanan medis yang adil dan merata bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)