SULUT, TI – Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) berganti, dari sebelumnya dijabat oleh Irjen.Pol Roycke Harry Langie kini dijabat oleh Kapolda yang baru Brigjen.Pol Yudo Hermanto.
Pergantian Kapolda Sulut tersebut, tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri.
Irjen.Pol Roycke Harry Langie selanjutnya dipromosikan dengan mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri (Asisten Utama Kapolri bidang operasi), sekaligus juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen.Pol (tiga bintang).
Promosi jabatan Roycke Harry Langie sekaligus juga mendapat kenaikan pangkat di institusi Polri, tentunya sangat membanggakan warga Sulawesi Utara, yang memiliki putra daerah yang kini berkarier di Mabes Polri sebagai asisten Kapolri.
Selanjutnya seiring dengan promosi Roycke ke Mabes Polri, posisi Kapolda Sulawesi Utara juga mengalami pergantian. Kapolri menunjuk Brigjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. untuk menggantikan Roycke Harry Langie sebagai Kapolda Sulawesi Utara.
Yudo Hermanto, sebelum dipercayakan menjabat Kapolda Sulawesi Utara, diketahui sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.
Dengan masuknya Irjen.Pol Yudo Hermanto ke Polda Sulut sebagai Kapolda yang baru, tentunya berbagai harapan dari warga Sulawesi Utara dipundakan ke perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu tersebut.
Bergantinya kepemimpinan dijajaran Polda Sulut, mendapatkan perhatian dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Lembaga penggiat anti rasuah yang dipimpin oleh Tommy Turangan SH sebagai Ketua Umum DPP tersebut, menaruh harapan besar untuk sosok Kapolda Sulut yang baru dalam penegakan hukum diwilayah Sulawesi Utara.
Tommy Turangan SH mengatakan bahwa, masih banyak kasus yang saat ini masih ditangani oleh Polda Sulut dan laporan-laporan yang masuk dan belum terselesaikan dan tuntas.
Maka dari itu, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa LSM-AMTI menantang Kapolda Sulut yang baru Brigjen.Pol Yudo Hermanto untuk dapat menuntaskan berbagai kasus dan laporan yang telah masuk dan ditangani oleh Polda Sulut.
Menurut Turangan, salah satu dugaan kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan dan belum ada penetapan tersangka adalah kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo Sulawesi Utara dan kasus dugaan korupsi di Perumda Pasar Manado.
“Kami tantang pak Kapolda yang baru, apa mampu menuntaskan kasus dugaan korupsi di dinas Kominfo Sulawesi Utara dan di Perumda Pasar Manado,” tegas Tommy Turangan SH.
Ia pun mengatakan bahwa dua kasus dugaan korupsi tersebut, sangat berbanding terbalik dengan kasus dana hibah GMIM yang ditangani Polda Sulut, yang saat ini telah selesai karena semua terduga pelaku telah bebas.
Selain dua kasus tersebut, LSM-AMTI juga mengatakan bahwa Kapolda Sulut harus berani dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pertambangan emas tanpa ijin diwilayah Sulawesi Utara.
“Pak Kapolda yang baru juga harus kase brani, tuntaskan kasus yang belum selesai dan tuntas, serta tindak dan tertibkan tambang-tambang ilegal di Sulawesi Utara yang selain berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, juga banyak terjadi kebocoran pajak negara dalam aktivitas tambang ilegal,” ucap Turangan.
Masih kaitan dengan tambang ilegal, Tommy Turangan juga meminta keberanian Kapolda Sulut yang baru untuk berani menindak tegas apabila ada personil polri yang terlibat dan membackup tambang ilegal.
Selanjutnya, Tommy Turangan meminta kepada Kapolda Sulut Yudo Hermanto untuk dapat menindak tegas para pelaku-pelaku mafia BBM subsidi, karena telah merugikan masyarakat.
Dimana hampir di semua SPBU terlihat antrean panjang kendaraan untuk mengisi BBM subsidi yang dimana hal tersebut terjadi karena diduga adanya mafia BBM subsidi yang beraksi di beberapa SPBU.
“Salah satu keluhan warga juga terkait masalah BBM subsidi yang kini susah didapat oleh masyarakat, bahkan para sopir-sopir bahkan rela mengantri hingga 2-3 hari agar mendapatkan BBM subsidi di SPBU, ini harus menjadi atensi serius dari pak Kapolda, tindak tegas dan penjarakan para oknum-oknum mafia BBM,” ujar Tommy Turangan SH.
“Yang pasti kita menunggu gebrakan-gebrakan dari pak Kapolda Sulut yang baru dan semoga penegakan hukum diwilayah Sulawesi Utara akan lebih optimal dan terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi polri diwilayah Sulawesi Utara,” tutup Turangan. (T2)*