JAKARTA, TI – Polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka berakhir dengan keputusan dari putra Jokowi tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2030.
Persoalan ijazah Gibran yang masuk ke tingkat MK dan MA ditolak dan tak mengakui surat keterangan (Suket) yakni ijazah penyetaraan setingkat SMA.
Lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) pun menyoroti polemik tersebut hingga Gibran mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wapres.
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa persoalan terkait Gibran kuliah diluar negeri dan memiliki ijazah luar negeri seharusnya menjadi salah satu kebanggaan Indonesia.
Karena, banyak warga Indonesia yang selalu mendambakan kuliah diluar negeri, bukan saja hanya karena mengejar ijazah, tapi menurut Turangan kuliah diluar negeri akan jauh lebih baik karena sistem pendidikan diluar negeri memiliki sistem yang berbeda dari Indonesia.
Jadi Turangan selanjutnya mempertanyakan mengapa segelintir elit menolak ijazah luar negeri Gibran, dan kemudian terus mempolemikan ijazah penyetaraan setingkat SMA.
Kemudian, Tommy Turangan mempertanyakan bagaimana dengan pejabat-pejabat lainnya maupun legislator baik dari pusat hingga ke daerah yang hanya memiliki surat keterangan (Suket) penyetaraan setingkat SMA (Paket C).
“Jika Gibran diitolak karena kuliah dan memiliki ijazah dari luar negeri z maka seharusnya juga semua pejabat maupun anggota DPR yang kuliah dan hanya memiliki ijazah luar negeri tidak boleh menjabat, dan jika masih menjabat harus dipecat,” tegas Tommy Turangan.
Hal tersebut ditegaskan Turangan bukan tanpa alasan, karena menurut Turangan standar hukum yang dipakai ternyata ijazah Indonesia dan ijazah luar negeri tak berlaku.
Begitupun, ternyata Ijazah surat kabar keterangan (paket B maupun paket C) tidak berlaku.
“Karena standar hukum itu yang dipakai harus ijazah Indonesia, tidak ada yang namanya suket atau ijazah penyetaraan, maka LSM-AMTI minta periksa semua pejabat di Indonesia termasuk para anggota dewan yang hanya memiliki ijazah suket dan memiliki ijazah luar negeri,” tegas Ketum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH. (T2)*