Bangkinang Kota,TI.- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Arief, ST, membantah kabar yang menyebut dirinya diperiksa Polda Riau terkait dugaan menerima fee Rp300 juta dalam proyek pembangunan Islamic Center Kabupaten Kampar yang dimuat di salah satu media,, bantahan itu disampaikan Arief saat dikonfirmasi media di Bangkinang Kota, Selasa (17/11/2026).
Menurut Arief, informasi yang beredar tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan sengaja digiring menjadi opini publik dan tuduhan yang tidak mendasar,” ujarnya.
Arief menyayangkan pemberitaan tersebut karena dinilai telah merugikan pihaknya. Terlebih, berita itu ditayangkan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi langsung kepada dia.
“Kita menayangkan atas informasi opini tersebut, apalagi saya dituding menerima fee proyek ini, tentunya merugikan pihak saya,” ujar Arief.
Arief mempertanyakan dalam kapasitas apa namanya dikaitkan dalam pemberitaan tersebut. Apakah sebagai Kabag ULP, atau sebagai Plt Kadis PUPR Kampar saat ini.
Ia menegaskan, ketidakjelasan kapasitas tersebut menunjukkan pemberitaan tidak dilakukan secara cermat dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.
Arief menjelaskan, jika informasi tersebut merujuk pada proses sebelumnya kata Arif, memang pernah ada pihak yang berkaitan dengan proyek Islamic Center yang dipanggil Polda Riau. Namun, pihak tersebut bukan dirinya, melainkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek yang di maksud.
“Memang pernah ada PPK proyek Islamic Center yang dipanggil Polda Riau. Itu pun sudah dijelaskannua. Sepengetahuan saya, tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan. Pemanggilan itu pun bukan pemanggilan khusus sebagaimana yang digambarkan,”Arif meluruskan.
Arief mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Setiap informasi, menurutnya, harus dinilai berdasarkan fakta, data, dan konfirmasi dari pihak yang disebutkan.
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip keberimbangan dalam pemberitaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama ketika menyangkut nama baik seseorang dan persoalan hukum.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, Arief meminta kepada media yang bersangkutan untuk memuat hak jawab dan ralat atas pemberitaan tersebut secara proporsional, agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan tidak merugikan pihak lain. (HT)
