JAKARTA, TI – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI) menyoroti pernyataan yang menyebut ekonomi Indonesia mengalami kenaikan atau membaik dijaman Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH bahwa pernyataan tersebut hanyalah alasan pemerintah menyebut kondisi ekonomi Indonesia membaik yang didasarkan pada banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami kenaikan desil (desil 6 keatas).
Dikatakan Tommy Turangan, bahwa kenaikan desil bukanlah dasar menyebut ekonomi Indonesia membaik, dikarenakan jika berdasarkan desil ternyata masih banyak masyarakat yang tak sesuai dengan apa yang ditampilkan didalam sistem tersebut.
Ia pun mencontohkan, banyak juga masyarakat yang realitanya ekonomi menengah keatas akan tetapi berada di desil 5 kebawah.
Begitupun sebaliknya, ada masyarakat yang seharusnya wajib dan harus mendapatkan bantuan akan tetapi berada di desil 6 keatas, sehingga tidak termasuk dalam keluarga penerima bantuan pemerintah.
“Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia membaik dijaman Presiden Prabowo adalah kebohongan besar, karena hanya didasarkan pada banyaknya masyarakat yang berada di desil 6 keatas, tapi realita dilapangan tidak demikian,” kata Tommy Turangan.
Jika yang disebut berdasarkan desil 6 keatas sehingga ekonomi Indonesia membaik, Turangan mengatakan coba lihat di daerah-daerah masih banyak masyarakat yang ekonominya dibawah akan tetapi sudah masuk di desil 6.
“Punya kendaraan seperti sepeda motor dikatakan masuk desil 6, padahal sepeda motor pun dikredit, rakyat tentunya butuh kendaraan sepeda motor untuk menunjang aktifitas dan profesi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Turangan.
Turangan pun menyoroti pernyataan Menko Perekonomian yang menyebut ekonomi Indonesia mengalami kenaikan seiring banyaknya masyarakat yang masuk atau naik ke desil 6 keatas.
“Ini terkesannya memutar-balikan fakta dilapangan kenaikan desil kok dijadikan landasan ekonomi masyarakat membaik. Pemerintah harus benar-benar melihat kondisi yang real dilapangan karena banyak masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sangat susah,” tegas Tommy Turangan.
Selanjutnya Tommy Turangan menyoroti pemborosan anggaran pemerintah yang membentuk kabinet dan mengangkat sejumlah pejabat yang terlalu banyak.
Ia pun menyebut, untuk kabinet merah putih saja sudah mencapai ratusan orang, begitupun dengan pengangkatan penasihat presiden dan Wantimpres.
Maka dari itu, untuk mengefisiensi anggaran Turangan mengatakan seharusnya pemerintah dapat melakukan perampingan kabinet dan sejumlah pejabat pemerintah.
“Lakukan perampingan kabinet, pejabat dan Wantimpres, maka anggaran-anggaran untuk membayar gaji sejumlah pejabat bisa dialihkan dan digunakan untuk rakyat, seperti pembangunan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di pedesaan, pembangunan akses jalan, jembatan, irigasi dan bantuan jaringan sosial yang menyentuh langsung ke rakyat,” ucapnya. (T2)*
