“Cegah Perdagangan Orang, Irham Halid Perintahkan Pengawasan Ketat Tempat Hiburan dan Fasilitas Publik”.

TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, HUKRIM,HUMAS POLRESTA MANADO,- Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan pengawasan serius, terukur dan berkelanjutan. Praktik kejahatan perdagangan manusia tidak hanya berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, tetapi juga berpotensi berkembang melalui penyalahgunaan tempat usaha, eksploitasi pekerja hingga pemanfaatan fasilitas publik sebagai jalur pergerakan korban.
Menyikapi potensi ancaman tersebut, Polresta Manado memperkuat langkah pencegahan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), pemeriksaan lapangan, pengawasan tempat usaha serta sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui konferensi pers dipimpin langsung Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, S.I.K., Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Ahmad Anugrah Ari Pratama, S.Tr.K., S.I.K., M.H., bersama Kasi Humas IPTU Agus Haryono, S.H., S.M.
Dalam keterangannya, Kapolresta memaparkan rangkaian kegiatan pencegahan selama periode 13–19 November 2026. Pengawasan diarahkan pada sejumlah titik strategis, meliputi tempat hiburan malam, karaoke, spa, kawasan pelabuhan hingga Bandara Internasional Sam Ratulangi.
Kawasan Megamas, Marina Plaza, Pelabuhan Manado, Bandara Sam Ratulangi serta sejumlah tempat hiburan malam dan spa di wilayah Kota Manado menjadi sasaran pemeriksaan petugas.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Unit Reaksi Cepat (URC), Rayon Polresta Manado, Polsek Bandara serta Polsek Pelabuhan.
Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan identitas pekerja, penelusuran kelengkapan perizinan tempat usaha serta penyampaian edukasi kepada pengelola, pekerja dan pengunjung. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan praktik perekrutan ilegal, eksploitasi manusia maupun bentuk pelanggaran hukum terkait perdagangan orang.
Polresta Manado juga memperluas pendekatan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat. Sosialisasi menyasar kalangan pelajar SMA, komunitas pengemudi Gojek, komunitas nelayan, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Pelibatan berbagai kelompok tersebut memiliki arti penting, mengingat pencegahan TPPO membutuhkan jaringan kepedulian sosial. Masyarakat perlu memahami pola perekrutan korban, mengenali tawaran pekerjaan mencurigakan serta mengetahui saluran pelaporan apabila menemukan dugaan eksploitasi manusia.
Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid menegaskan, perlindungan masyarakat dari ancaman perdagangan orang tidak cukup hanya mengandalkan tindakan kepolisian.
Menurutnya, kesadaran publik menjadi salah satu unsur penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku TPPO. Pengawasan, edukasi, pencegahan serta penegakan hukum harus berjalan beriringan agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali potensi kejahatan sejak dini.
Pendekatan preventif juga diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak serta masyarakat pencari kerja. Mereka berpotensi menghadapi risiko eksploitasi apabila menerima tawaran pekerjaan tanpa kejelasan perusahaan, alamat pemberi kerja, mekanisme perekrutan maupun perjanjian kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Polresta Manado mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi dengan prosedur perekrutan tidak transparan.
Calon pekerja diminta memastikan legalitas perusahaan maupun penyalur tenaga kerja sebelum menyetujui tawaran pekerjaan. Dokumen pribadi juga harus dilindungi dan tidak diserahkan kepada pihak tanpa identitas serta pertanggungjawaban hukum secara jelas.
Masyarakat perlu mencermati setiap proses perekrutan, termasuk kejelasan lokasi kerja, jenis pekerjaan, besaran upah, fasilitas, kontrak kerja serta pihak penanggung jawab.
Apabila menemukan indikasi perekrutan mencurigakan, pembatasan kebebasan pekerja, penyalahgunaan dokumen pribadi maupun dugaan eksploitasi, masyarakat diminta segera menyampaikan laporan kepada kepolisian.
Berdasarkan hasil kegiatan selama 13–19 November 2026, Polresta Manado menyampaikan bahwa petugas belum menemukan tindak pidana PPA maupun TPPO pada lokasi-lokasi sasaran pemeriksaan.
Kendati demikian, hasil pemeriksaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan mengingat modus perdagangan orang dapat berkembang mengikuti kondisi sosial, ekonomi serta mobilitas masyarakat.
Sementara itu, rangkaian sosialisasi telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO, ketentuan hukum serta ancaman pidana bagi pihak-pihak terlibat dalam praktik perdagangan orang.
Langkah kepolisian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan dini, keberanian melapor, pengawasan tempat usaha serta perlindungan terhadap calon pekerja merupakan bagian penting dari upaya memutus mata rantai eksploitasi manusia.
Melalui kegiatan tersebut, Polresta Manado menegaskan komitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi publik serta menindaklanjuti setiap laporan dugaan TPPO sesuai ketentuan hukum berlaku.
Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik perdagangan manusia maupun eksploitasi terhadap kelompok rentan di wilayah hukum Polresta Manado.
Polresta Manado hadir untuk melindungi masyarakat, mencegah perdagangan orang serta menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya lingkungan sosial aman, bermartabat dan bebas dari eksploitasi manusia.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)
