SULUT, transparansiindonesia.co.id – Persoalan kelangkaan BBM subsidi terus menjadi keluhan warga masyarakat di Sulawesi Utara, hal tersebut terlihat dimana hampir semua SPBU terjadi antrian panjang kendaraan.
Antrian panjang kendaraan di SPBU-SPBU salah satu penyebabnya karena adanya praktek-praktek kotor yang dijalankan oleh para mafia BBM subsidi.
Maka dari itu, perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memberantas praktek-praktek mafia BBM subsidi yang dijalankan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari BBM subsidi.
Kelangkaan dan persoalan BBM subsidi di Sulawesi Utara juga ikut menjadi perhatian dari anggota DPR-RI dari fraksi Golkar, daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni DR (HC). Christiany Eugenia Paruntu SE., S.Th., MA.
Srikandi Beringin yang duduk di Komisi VI DPR-RI tersebut mengatakan bahwa ia mendukung langkah tegas Kapolda Sulut dalam pemberantasan mafia BBM subsidi.
“Kita dukung penuh langkah tegas pak Kapolda Sulut dalam memberantas praktek-praktek penyalahgunaan BBM subsidi,” ujar Christiany Eugenia Paruntu.
Menurut CEP, menjadi sangat penting pihak aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap mafia BBM subsidi, karena langkah tersebut yang dinantikan oleh warga masyarakat.
Disamping itu penindakan tegas terhadap para mafia BBM subsidi, guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.
“Guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, maka pentingnya penindakan tegas terhadap para mafia BBM subsidi, ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya menikmati BBM subsidi,” ucap CEP.
BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, maka dari itu jangan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan pribadi.
Lanjut CEP, ia pun berharap langkah tegas yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum Polda Sulut dalam pemberantasan praktek-praktek mafia BBM subsidi dapat dilakukan secara konsisten, agar kebutuhan dan hak masyarakat mendapatkan energi bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah dapat terlindungi.
Penegakan hukum dengan menindak tegas para pelaku-pelaku mafia BBM subsidi, juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara, jadi sudah menjadi bagian dari tugas Polda Sulut untuk melindungi masyarakat mendapatkan apa yang menjadi hak rakyat. (Hen)*