Dana BUMDes Binuang Diduga Ditelap Pengurus Lama Puluhan Juta Rupiah, Masyarakat Desak Segera Dilaporkan ke Polisi

RIAU121 Views

BANGKINANG, TI – Hampir seratus juta rupiah keuangan kas milik BUMDes Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, hingga kini belum dikembalikan oleh pengurus BUMDes lama, Jumat (20/11/2026).

Menurut informasi yang dihimpun, dana tersebut berjumlah sekitar Rp70 juta dan masih dikuasai oleh segelintir oknum pengurus lama berinisial IS dan H.S. untuk kepentingan pribadi. Bahkan sudah bertahun-tahun, dana itu tak kunjung dikembalikan kepada pengurus BUMDes baru sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Direktur BUMDes Binuang, Eri, yang baru menerima serah terima kepengurusan BUMDes sejak tahun 2025 lalu. Ia menyebut, anggaran kas BUMDes yang ia terima hingga kini hanya berkisar Rp1,5 juta.

Eri mengaku sudah menempuh jalur musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Baca juga:  Pokir Rinaldo di APBD-P 2026 Disebut Lolos untuk Publikasi Media 100 juta Apa Benar? Jangan Main-main dengan Uang Rakyat!! 

“Sejauh ini pengurus BUMDes lama hanya mengembalikan Rp1,5 juta, sisanya entah kapan bakal dikembalikan,” ucap Eri.

Eri berharap kas BUMDes lama yang berjumlah puluhan juta rupiah tersebut segera dikembalikan secara utuh. Sebab anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan kembali usaha BUMDes yang saat ini lumpuh.

“Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk pembelian bibit ayam dan pakan ayam, agar kandang ayam segera beroperasi, bukan sekadar bangunan kosong yang menjadi saksi matinya usaha milik warga,”cakap Eri.

Terkait anggaran kas BUMDes yang belum dikembalikan, Kepala Desa Binuang, H. Nazaruddin, membenarkan bahwa kas BUMDes tersebut memang masih ada. Ia menyebut jumlahnya berkisar Rp70 juta.

Baca juga:  Bukan Keputusan Sepihak, Kepsek SMKN 1 Kuok Jelaskan Kebijakan Kedisiplinan Siswa

Namun, Kepala Desa menduga uang tersebut masih dipakai oleh satu orang berinisial IS.

Karena jalur musyawarah sudah tidak lagi dihargai, masyarakat Desa Binuang mendesak agar persoalan ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian.

Masyarakat menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan desa. Dana BUMDes adalah dana milik warga, bukan milik pribadi pengurus, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak tutup mata dan segera menindaklanjuti laporan tersebut, agar uang milik warga Desa Binuang dapat kembali dan usaha BUMDes dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *