Jakarta/transparansiindonesia.com – KETUA Fraksi NasDem DKI Bestari Barus mengkritik pedas sikap Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Dia minta Bambang tak banyak bicara, lebih baik segera melakukan pekerjaannya.
“Jadi jangan banyak ngomong untuk cari panggung. Harusnya Bambang lebih banyak berkoordinasi dengan Gubernur bukan ke publik,” kata Bestari, Selasa, 9 Januari 2018.
Bestari juga mengkritik kinerja KPK DKI yang berniat membongkar kajian Sumber Waras. Dia bilang kajian Sumber Waras sudah ranah hukum, bukan pencegahan.
“Itu sudah masuk kasus hukum. Jadi janganlah masuk ke ranah orang. Dia itu posisinya pencegahan dan bukan mengeksekusi. Sudah ada KPK yang beneran yang menangani kasus,” tandas dia.
Bestari mengusulkan Bambang beserta anggotanya melakukan suatu kegiatan yang baru. Contohnya melakukan sosialisasi di kalangan sekolah hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Jadi ada model pencegahan yang baru. Yakni, dari tingkat SD sampai SMA termasuk juga dengan PNS yang baru masuk. Jadi itu segmentasinya,” ujar Bestari.
Sebelumnya, Anies resmi mengumumkan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, KPK DKI Jakarta. KPK DKI Jakarta dibentuk berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
KPK DKI Jakarta beranggotakan lima orang. Diketuai mantan pimpinan KPK 2011-2015 Bambang Widjajanto, beranggotakan aktifis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan Muhammad Yusuf yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua TGUPP periode 2014-2017. (red/TI)*
