Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan beberapa menteri kabinet kerja dan beberapa kepala daerah di Istana guna membahas kemacetan di Jabodetabek. Jokowi mengatakan, kemacetan di Jabodetabek bisa terurai jika pengelolaan transportasinya terintegrasi antar daerah.
“Sore hari ini kita akan membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Kita tahu bahwa semakin hari kalau nggak lalu lintas, kemacetan, ini dikelola dengan baik di Jabodetabek ini, kejadian kemacetan total yang stuck,” kata Jokowi membuka ratas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Turut hadir antara lain Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Jokowi bilang, salah satu upaya pemerintah mengurai kemacetan di Jabodetabek adalah dengan membangun moda transportasi seperti MRT, LRT, Transjakarta, kereta commuter line, hingga kereta Bandara. Moda transportasi ini hampir terhubung di seluruh wilayah Jabodetabek.
Buktinya, moda transportasi tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Jabodetabek dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja.
Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada masing-masing Kepala Daerah dan kementerian/lembaga untuj mengurus secara cepat mengenai izin pembangunan moda transportasi terintegrasi. Karena, masih banyak moda transportasi yang dikelola secara tisak terintegrasi.
“Sebagai contoh untuk urusan jalan saja, jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu,” jelas dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk bisa mengajak masyarakat terbiasa memanfaatkan moda transportasi umum. Sehingga, volume kendaraan pribadi yang menyumbang kemacetan di jalan bisa dikurangi.
Pasalnya kerugian akibat macet di Jabodetabek, kata Jokowi, berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp 65 triliun per tahun.
“Nggak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus memulai, harus berani merancang agar semuanya selesai agar yang Rp 65 triliun bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” tegas dia.
Oleh karena itu, pengelolaan transportasi terintegrasi harus dikelola dengan cepat, begitu juga dengan implementasi pembangunan TOD.
“Sehingga keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang, kita hitung. Salah satunya strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD,” ungkap dia.
“Intinya kita ingin ada penyerderhanaan manajemen yang ada semakin gampang dimulai, gampang mengerjakan, sehingga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain,” tambah dia.
(red)*
