Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Pemerintah Republik Indonesia, berhasil memenangkan Gugatan Arbitrase IMFA (Indian Metal Ferro & Alloys Limited), dimana dalam putusannya Majelis Arbiter telah menerima bantahan dari Pemerintah Republik Indonesia, mengenai temporal objection, yang menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun permasalahan batas wilayah yang merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai Investor di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang bersama Jaksa Agung Mohamad Prasetyo, memberikan keterangan pers, mengenai keberhasilan Indonesia memenangkan gugatan IMFA, pada Senin 1 April 2019.
Dikatakan lagi oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa Majelis Arbitrase telah menolak seluruh gugatan IMFA dan menghukum IMFA untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemri dalam menangani gugatan tersebut.
“Kemenangan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Republik Indonesia berkat kerja-sama melalui koordinasi, dan dukungan dari instansi-instansi terkait,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan berkat keberhasilan tersebut, Indonesia terhindar dari klaim penggugat sebesar USD 581,11 Juta atau sekitar Rp.8,2 Trilliun, selain itu pula Indonesia mendapatkan penggantian biaya perkara sebesar US$ 2,975,017 atau sekitar Rp.42,2 Milliar dan GBP 361,247,23 atau sekitar Rp.6,7 Milliar.
“Kita sangat bersyukur akan keberhasilan ini,” tutup Sri Mulyani yang didampingi Jaksa Agung Mohamad Prasetyo.
(red)*
