KPU Minsel Sosialiasi Pembentukan Badan Ad Hoc di Kecamatan Tompasobaru

by -235 views

Minsel, transparansiindonesia.co.id — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (KPU Minsel) melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, yang digelar di Ruangan Rapat Kantor Kecamatan Tompasobaru.

Sosialisasi tersebut, digelar pada Kamis 23 Januari 2020, dan dihadiri oleh par HukumTua bersama jajaran Pemerintahan desa, tokoh masyarakat dam tokoh agama.

Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga mengatakan sosialisasi tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat yang ingin mendaftar sebagai Anggota PPK maupun PPS guna mensuskeskan gelaran Pilkada Serentak 2020 di Kecamatan Tompasobaru dan diwilayah Minsel pada umumnya.

Dikatakannya pula Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para warga masyarakat yang ingin menjadi PPK maupun PPS.

Warga masyarakat bisa menjadi anggota PPK maupun PPS yang tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melengkapi dokumen yang diberikan oleh KPU.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai Badan Ad Hoc diantaranya ;

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia Paling Rendah 17 Tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, Pribadi yang Kuat, Jujur dan Adil.
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang bersangkutan
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK
7. Mampu secara jasmani, rohani dan Bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara lima (5) tahun atau lebih
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP
11. Belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dengan periodisasi sebagai berikut:
a. Periode pertama dimulai tahun 2004-2008
b. Periode Kedua dimulai tahun 2009-2013
c. Periode Ketiga dimulai tahun 2014-2019
d. Periode keempat dimulai tahun 2019-2023
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
13. Tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat lima (5) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan
14. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Baca juga:  Guna Penanganan Covid-19, Micha Paruntu Salurkan Bantuan di Dua Rumah Sakit di Manado

Dan adapun dokumen yang harus dilengkapi diantaranya ;

1. Fotokopi KTP Elektronik
2. Pas foto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar
3. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit terdekat
4. Fotokopi ijazah SMA/Sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan SMA/Sederajat
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
6. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
7. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Parpol paling singkat dalam jangka waktu lima tahun atau surat keterangan dari parpol yang bersangkutan
9. Surat pernyataan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.
10. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kota
11. Surat pernyataan belum pernah menjabat dua periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
12. Surat pernyataan Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
13. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu Paslon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan umum
14. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik.

Baca juga:  Kapolsek Ranoyapo Berikan Materi Mengenai Bahaya Narkoba dalam Seminar dengan Tema 'Generasi Kristen Millenial'

(Hengly)*