“Kadiv Sospol SNCI Tolak Keras Pernyataan PKS Yang Sia-sia Tentang Perubahan Kementerian”

by -38 views

Jakarta Transparansi Indonesia.co.id – Krissahat Simanungkalit sebagai Kadiv Sospol SNCI (Sinergi Nawacita Indonesia) saat di hubungi via telp (10/04/2021).

Seorang Mardani Ali Sera dari partai yang tidak masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah sebaiknya tidak perlu menanggapi langkah – langkah Presiden dengan komentar – komentar dangkal yang tidak solutif kepada permasalahan bangsa ini

Satu, masalah bongkar pasang kementerian biarlah Jokowi yang melihat itu sebagai solusi masalah pendidikan dan riset teknologi. Toh nanti akan diserahkan kepada orang yang paling tepat mengurusi pendidikan dan riset teknologi.

Krissahat Simanungkalit sebagai Kadiv Sospol SNCI (Sinergi Nawacita Indonesia)

Indonesia memiliki cukup banyak SDM berpotensi hebat yang belum didukung dengan kebijakan di bidang pendidikan. Bila SDM yang hebat diasah dengan pola pendidikan yang tepat maka akan mendukung kepada kehandalan kualitas hasil riset dan penelitian di bidang teknologi yang tentunya akan memberi dampak hebat luar biasa buat Indonesia di masa depan. Persaingan bidang teknologi di masa depan mengharuskan penyiapan SDM unggulan dengan pola pendidikan yang memadai, Kedua, pembentukan Kementerian Investasi saya anggap ini sebagai jawaban kurang optimalnya investasi di Indonesia, apalagi di masa kendala2 tinggi karena pandemi Covid19. Angkatan kerja yang tidak mendapat lapangan kerja yang memadai merupakan kendala tersendiri dalam kinerja pembangunan saat ini. Sementara di sisi lain aparat masih terpola pada kebiasaan – kebiasaan lama yang tidak mendukung masuknya investasi baru di tengah berhentinya beroperasi perusahaan – perusahaan yang kolaps akibat pandemi Covid19.

Baca juga:  Mongol; "Sebaiknya Mata Pelajaran PMP Kembali Diajarkan Disekolah"

Bila Mardani melihat dari sisi mentalitas aparat yang koruptif dan birokratis, maka saya harus ingatkan dia bahwa hal itu sudah berlangsung sejak era orde baru. Jadi masalah yang sudah usang. Nah justru ini jadi tugas Mardani yang duduk sebagai legislator yang membidangi reformasi birokrasi. Apa hasil kerja dia..? Berarti dia tidak menuntaskan kerjanya sebagai legislator yang digaji pakai uang rakyat.

Untuk mensolusikan sekaligus menajamkan kinerja mendatangkan investasi maka diperlukan kementerian yang fokus menangani sekaligus mendorong langkah – langkah percepatan di bidang investasi.

Baca juga:  Terkait Putusan PTUN Tolak Gugatan Pembubaran HTI, Gatot Nurmantyo Angkat Bicara

Seperti Diketahui PKS menyampaikan kritik keras terhadap keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan lagi Kemendikbud dan Kemenristek. Menurut PKS, Jokowi tak konsisten.
“Ini menunjukkan inkonsistensi.Sebelumnya digabung, pisah, sekarang gabung kembali,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Mardani meminta penggabungan dua kementerian ini dikawal ketat. Selain itu, dia mengkritik keras pembentukan Kementerian Investasi.

Menurutnya, Kementerian Investasi akan sia-sia. Apalagi, kata dia, jika korupsi di lingkungan pemerintah masih ada.

“Ketiga pembentukan Kementerian Investasi bisa sia-sia jika upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tidak menjadi prioritas Presiden. Investasi datang bukan karena ada kementerian, tapi karena tidak ada korupsi dan birokrasi yang melayani ditambah penegakan hukum yang kokoh,” ujarnya.

Sebelum kami mengakhiri wawancara Krissahat Simanungkalit Menegaskan SNCI akan tetap memberi masukan – masukan positif dan konstruktif kepada pemerintah. Karena Jokowi selaku Kepala Pemerintahan membutuhkan figur – figur yang loyalis sejati yang mau membantu beliau menuntaskan pembangunan berbasis Nawacita,pungkasnya.

HM