Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Pekerjaan pembangunan Turap yang ada di Kabupaten Tanggerang tepatnya di RT 09/03 Desa Sidoko Kecamatan Gunung Kaler, menuai sorotan, pasalnya oleh sejumlah warga melihat sudah tiga hari pelaksanaan pengerjaan proyek namun tak terlihat papan informasi kegiatan proyek tersebut yang dipampang.
Akan halnya proyek tanpa papan informasi kegiatan proyek tersebut, mendapatkan perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI), dimana melalui Ketua Umum DPP LSM AMTI Tommy Turangan SH mensinyalir jangan-jangan proyek tersebut adalah proyek siluman.
“sudah tiga hari pelaksanaan pengerjaan, namun papan proyek belum dipampang, jangan-jangan dugaan proyek tersebut adalah proyek siluman, pihak penyedia jasa harus transparan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan turap tersebut,” kata Turangan.
Ia pun menduga, pengerjaan proyek tersebut untuk membohongi masyarakat yang juga selaku pengawas dalam pengerjaan proyek tersebut, dimana tidak dipampangnya papan proyek agar masyarakat tidak mengetahui besarnya anggaran dan sumber anggaran dari proyek pembangunan turap yang ada diwilayah Desa Sidoko.
“Pihak penyedia jasa atau kontraktor harusnya sudah memasang papan proyek dilokasi pengerjaan, atau pun memberikan informasi kepada pemerintah desa terkait adanya pelaksanaan pembangunan diwilayah desa Sidoko, agar masyarakat dapat memonitor pelaksanaan pembangunan pengerjaan proyek tersebut,” tegas Tommy Turangan.
Dijelaskannya pula bahwa sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Aktivis yang dikenal vokal tersebut mengatakan bahwa salah bentuk transparansi pelaksanaan pembangunan, adalah dipampangnya papan informasi proyek, agar nantinya masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan pembangunan, agar nantinya pengerjaan pembangunan benar-benar berkualitas. (red/TI)*
