Minsel, transparansiindonesia.co.id – 25 September 2024, Kabupaten Minahasa Selatan sah dipimpin oleh seorang pejabat sementara Bupati.
Dan sosok pejabat sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan adalah Evans S Liow yang merupakan putra Minsel, dan saat ini sebagai Kadis Kominfo dan Persandian Pemprov Sulut.
Disela-sela kegiatannya di kantor Pemkab Minsel pada hari pertama ia bertugas, Evans Liow kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa ia menegaskan agar ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan harus mampu menjaga netralitas dalam Pilkada maupun pemilu sebagaimana amanat undang-undang.
Ia pun menegaskan agar aparatur sipil negara dapat menciptakan pilkada yang sejuk dan riang gembira, tanpa ada intimidasi dan penekanan dari pihak manapun.
Dikatakan Evans Liow bahwa pastinya akan ditindak tegas apabila ada ASN yang tidak mampu menjaga netralitas dan malah terlibat politik praktis.
“Silahkan dilaporkan ke Bawaslu jika ada temuan ASN yang terlibat dalam politik praktis dan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada Minsel,” ujar Evans Liow.
Begitupun, ditegaskannya bagi lurah, kepala desa, dan penjabat kepala desa agar jangan ada penekanan kepada perangkat desa dan maupun perangkat kelurahan agar memilih salah satu paslon atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon pilkada.
“HukumTua, Penjabat HukumTua, dan Lurah agar jangan berani-berani ada penekanan ke kepala lingkungan maupun jajaran perangkat desa dan masyarakat untuk mendukung salah satu Paslon, karena ada sanksi hukum jika di dapati adanya temuan oknum-oknum kepala desa, dan lurah yang melakukan penekanan dan intimidasi,” tegas Evans Liow.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pjs Bupati Minsel Evans Liow.
Dikatakan Tommy Turangan SH bahwa saat ini memasuki masa tahapan kampanye dan perlunya ada ketegasan dari pimpinan untuk mengingatkan para ASN di lingkungan kerja pemerintah kabupaten untuk dapat menjaga netralitas.
“Tentunya dapat berharap Pilkada Minsel dapat berjalan dengan baik, transparan dan tidak ada penekanan dan intimidasi dari siapapun ke siapapun, ciptakan pilkada yang berkualitas agar dapat menghasilkan pemimpin yang tentunya berkualitas pula sesuai hasil pilihan hati nurani rakyat,” ujar Turangan. (T2)*
