Diduga Kumpulkan Rp900 Juta untuk “Suap BPK”, Oknum Petinggi Pejabat Keuangan Boven Digoel Disorot

Foto karikatur
Foto karikatur

TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID,Boven Digoel,- Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023-2024 disebut menemukan sejumlah persoalan, mulai dari kategori ringan hingga temuan berat. Di tengah proses audit itu, muncul dugaan adanya upaya pengumpulan dana yang disebut-sebut untuk menyuap tim pemeriksa.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, seorang oknum pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berinisial WG diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kontraktor daerah.

Dana tersebut diduga dipersiapkan untuk menutupi potensi temuan anggaran dalam pemeriksaan BPK RI.

“Oknum WG itu meminta dana talangan untuk suap ke BPK. Ada dinas kesehatan inisial M, RSUD inisial N, pendidikan inisial B, bagian umum Setda inisial R, Bappeda, serta pihak ketiga kontraktor daerah berinisial M,” ujar sumber kepada media ini.

Baca juga:  Dugaan Pencemaran Lingkungan Oleh Dua Perusahaan Di Kepulauan Batu, Sampai Ke Telinga Wapres Gibran

Sumber itu juga menyebutkan, total dana yang berhasil dikumpulkan diduga mencapai Rp900 juta. Uang tersebut disebut berasal dari sejumlah instansi dan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan keuangan daerah.

Namun demikian, sumber yang sama mengklaim dugaan praktik suap tersebut tidak berjalan mulus. BPK RI disebut menolak segala bentuk praktik penyuapan dalam proses pemeriksaan.

Akibatnya, dugaan penyerahan dana kepada pihak pemeriksa disebut gagal dilakukan dan uang itu masih berada dalam penguasaan oknum terkait.

Meski begitu, informasi ini kini memicu sorotan publik di Kabupaten Boven Digoel.

Baca juga:  Sulawesi Utara Mantapkan Langkah Menuju Paskah Nasional 2026, AMTI Beri Dukungan Terbuka

Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera menelusuri dugaan pengumpulan dana tersebut.

Publik juga meminta transparansi dalam proses pemeriksaan keuangan daerah agar tidak muncul praktik-praktik yang mencederai tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya menghubungi pihak BPKAD Kabupaten Boven Digoel, sejumlah SKPD terkait,guna klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.

Demi menjaga keberimbangan informasi, media ini memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

 

🌟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *