SULUT, TI – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dikawasan Hutan Garini, Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baru saja dilakukan penertiban oleh pihak Polres Boltim.
Dalam penertiban aktivitas PETI tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 10 alat berat berupa eksavator yang selanjutnya langsung di police line karena melakukan aktivitas di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Garini.
Penertiban aktivitas tambang ilegal oleh pihak Polres Boltim, selanjutnya mendapat apresiasi dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Dari informasi yang didapat oleh lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) bahwa alat berat berupa eksavator yang dibawa dan digunakan di tambang ilegal tersebut diduga ada keterlibatan oknum petinggi Kodam XIII/Merdeka.
“Alat-alat berat yang dibawa ke tambang ilegal tersebut diduga ada keterlibatan dari seorang oknum petinggi di Kodam XIII/Merdeka,” ujar Ketum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH.
“Oknum petinggi Kodam XIII/Merdeka yang diduga ada keterlibatannya dengan alat-alat berat tersebut inisial EL berpangkat tiga melati alias berpangkat kolonel,” tambah Tommy Turangan.
Dari sumber yang didapatnya, Tommy Turangan selanjutnya mengatakan bahwa aktivitas tambang ilegal atau PETI di HPT Garini dibackup-up oleh EL yang berpangkat kolonel dan beliau juga yang diduga memerintahkan alat berat dibawa ke kawasan HPT Garini.
Aktivitas PETI yang diduga sudah berjalan berbulan-bulan mengeruk kawasan HPT Garini tersebut telah mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan yang cukup parah dan berpotensi terjadinya bencana, selain itu juga berdampak pada ekosistem lingkungan dan hutan.
Perintah Presiden Prabowo
Selanjutnya, Tommy Turangan SH menyoroti keterkaitan dugaan keterlibatan oknum petinggi TNI dalam aktivitas PETI dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dimana Turangan menyoroti peran oknum petinggi TNI EL yang diduga membackup aktivitas PETI di tambang ilegal Boltim.
Padahal dijelaskan Tommy Turangan SH bahwa presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan agar langsung menindak tegas para anggota TNI maupun Polri yang diduga terlibat melindungi tambang ilegal.
“Pak Presiden telah memerintahkan panglima TNI Jenderal TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI–Polri yang terlibat melindungi penyelundupan dan tambang ilegal,” kata Tommy Turangan.
Namun apa yang diduga dilakukan oleh oknum petinggi TNI di Kodam XIII/Merdeka, menurut Turangan adalah semacam pelecehan terhadap perintah Prabowo Subianto karena tidak mengindahkan perintah Presiden untuk tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Maka dari itu, Turangan mendesak agar panglima TNI Jenderal TNI Agus Subyanto segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan anggotanya dan langsung dilakukan pemecatan atau PDTH terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan perintah Presiden.
“Meminta agar pak Panglima TNI untuk segera menindaklanjuti ini, ada dugaan anggotanya yang bertugas di Kodam/XIII Merdeka diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kawasan HPT Garini, bila terbukti langsung dipecat saja karena tidak mengindahkan perintah Presiden Prabowo Subianto,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*