Bangkinang – TI Publik Kabupaten Kampar menyoroti pelaksanaan proyek di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar.
Pasalnya, diduga ada 5 paket kegiatan pada APBD 2026 diketahui dikerjakan oleh 1 orang pelaksana/CV yang sama.
Temuan ini memunculkan pertanyaan besar terkait proses evaluasi kapasitas perusahaan dan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kampar.
Berdasarkan data dan laporan yang kami himpun, kelima paket tersebut seluruhnya berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kampar dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah. Namun ironisnya, seluruh pekerjaan dipercayakan kepada satu penyedia.
Sedangkan Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nur Illahi Ali lebih memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban secuil pun.
Bungkamnya Kadis justru menimbulkan tanda tanya. Apakah evaluasi kapasitas sudah dilakukan sesuai Perpres 12/2021? Apakah 1 CV mampu menyelesaikan 5 paket sekaligus tepat waktu dan mutu?
Rawanya pelanggaran Pakar Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menilai, secara aturan 1 CV boleh memegang beberapa paket. Namun wajib lolos uji kapasitas SDM, peralatan, dan keuangan, katanya Sabtu (8/8/26).
“Jika 5 paket dikerjakan bersamaan dan melebihi kapasitas, maka ini rawan gagal mutu dan mangkrak. Ini juga mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat,” jelasnya.
Di sisi lain LSM WHN Kampar menyatakan, akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya berencana melayangkan surat resmi ke Inspektorat Kampar, Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan LKPP untuk mengaudit proses tender di Dinas Pertanian.
“Uang ini uang rakyat. Jangan sampai 5 paket 1 orang ini jadi bancakan. Transparansi harus diuji, bukan cuma di atas kertas,” ujar Sekretaris WHN singkat. (Tim red)