” Ketua Umum LSM AMTI,Tommy Turangan kritik keras konten Damkar Minsel: jangan ejek keluhan warga”
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, PEMERINTAHAN, MINSEL,- Perilaku sejumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) saat membuat konten media sosial menuai sorotan tajam.
Konten membahas isu keterlambatan petugas tiba di lokasi kebakaran justru memantik kekecewaan publik, lantaran sejumlah pernyataan dalam video dinilai tidak mencerminkan sikap pelayanan publik.
Konten tersebut sempat viral di media sosial. Alih-alih memberikan penjelasan secara bijaksana mengenai persoalan respons petugas pemadam kebakaran, materi video justru dinilai bernuansa sindiran terhadap tanggapan masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai etika komunikasi aparatur pemerintah, khususnya petugas pemadam kebakaran. Institusi Damkar berada pada posisi strategis dalam memberikan pertolongan ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Setiap detik memiliki nilai penting ketika api membesar, rumah terbakar, harta benda terancam, bahkan keselamatan jiwa berada dalam bahaya.
Karena itu, respons pegawai Damkar semestinya mengedepankan empati, ketenangan, edukasi, serta penghormatan terhadap keluhan masyarakat. Kritik warga tidak seharusnya dijadikan bahan olok-olok melalui konten media sosial.
Sorotan publik semakin menguat lantaran video melibatkan delapan aparatur sipil negara (ASN) Damkar Minsel. Pernyataan maupun gestur dalam konten tersebut dinilai berpotensi memperlebar jarak antara petugas pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
Masyarakat membutuhkan kepastian ketika menyampaikan keluhan. Warga membutuhkan jawaban profesional mengenai penyebab keterlambatan, kendala armada, kesiapan personel, kondisi geografis, sistem komunikasi laporan kebakaran, hingga langkah pembenahan pelayanan. Bukan respons bernada mengejek atau terkesan menantang masyarakat.
Persoalan utama bukan sekadar keberadaan sebuah konten media sosial. Masalah lebih besar terletak pada pesan publik dibalik konten tersebut. Ketika aparatur pemerintah tampil membawa simbol institusi, setiap ucapan dapat dipersepsikan sebagai representasi sikap organisasi.
Apabila komunikasi aparatur justru memancing kemarahan, citra pemerintah daerah ikut terseret. Damkar sebagai ujung tombak pelayanan kedaruratan membutuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan tidak lahir melalui perdebatan di media sosial, melainkan melalui kecepatan pelayanan, ketepatan tindakan, disiplin personel, serta komunikasi publik penuh tanggung jawab.
Hampir seluruh respons warganet terhadap konten tersebut disebut memperlihatkan kekecewaan. Ruang komentar justru berkembang menjadi arena kritik. Situasi semacam itu menjadi alarm bagi pimpinan daerah agar tidak menganggap persoalan sebagai perkara sepele.
Bupati Minahasa Selatan patut mengambil langkah evaluasi menyeluruh terhadap perilaku personel terlibat. Evaluasi tidak cukup berhenti pada klarifikasi internal, tetapi perlu menyentuh aspek disiplin ASN, etika pelayanan publik, penggunaan media sosial, pola komunikasi kedinasan, serta mekanisme pengawasan pimpinan terhadap aktivitas personel.
Pimpinan Damkar juga perlu menjelaskan secara terbuka standar waktu respons terhadap laporan kebakaran. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kesiapan armada, jumlah personel, lokasi pos pemadam, kondisi kendaraan operasional, sistem penerimaan laporan, serta prosedur penanganan keadaan darurat.
Kritik masyarakat semestinya menjadi bahan pembenahan. Ketika warga menilai petugas terlambat datang, pemerintah mempunyai kewajiban menjawab persoalan secara faktual. Bila terdapat hambatan teknis, sampaikan secara terbuka. Bila terdapat kekurangan sarana, lakukan pembenahan. Bila terdapat persoalan disiplin, berikan tindakan tegas.
Ketua LSM AMTI Pusat, Tommy Turangan, menyatakan keprihatinan keras terhadap munculnya konten tersebut. Menurutnya, perilaku aparatur pelayanan publik semestinya mencerminkan keteladanan, bukan justru memperuncing kekecewaan masyarakat.
“Begini ya citra Damkar Minsel. Bupati perlu memberikan sanksi bagi mereka. Kepala Dinas Damkar juga harus dievaluasi serius. Kalau anak buah dibiarkan membuat konten bernada mengejek masyarakat, pimpinan harus bertanggung jawab,” tegas Turangan.
Turangan menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai kesalahan komunikasi sejumlah pegawai. Menurutnya, penggunaan atribut kedinasan dalam konten publik membawa konsekuensi terhadap reputasi pemerintah daerah.
“Petugas pemadam kebakaran bekerja untuk masyarakat. Ketika masyarakat sedang berduka akibat kebakaran, jangan kemudian keluhan mereka dijadikan bahan konten. Aparatur harus menunjukkan moral pelayanan, empati, disiplin, serta akhlak. Jangan sampai perilaku beberapa orang merusak citra seluruh institusi Damkar,” ujarnya.
Ia juga meminta Bupati Minsel tidak bersikap pasif. Evaluasi terhadap delapan ASN terlibat dinilai penting guna memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau benar terdapat ucapan atau sikap dalam konten sudah melewati batas kepatutan, jangan dibiarkan. Berikan pembinaan sekaligus tindakan sesuai aturan. Bila pimpinan tidak mampu mengendalikan anak buah, kinerja kepala dinas juga layak dievaluasi,” kata Turangan.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Minsel memperbaiki pola komunikasi aparatur di ruang digital. Media sosial bukan ruang bebas tanpa konsekuensi bagi ASN. Setiap unggahan dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Publik tidak membutuhkan aparatur pemerintah yang sibuk membalas kritik dengan sindiran. Masyarakat membutuhkan petugas cepat hadir ketika kebakaran terjadi, pelayanan sigap ketika keadaan darurat, serta pejabat mampu memberikan penjelasan ketika muncul persoalan.
Damkar merupakan institusi penyelamat. Wibawa institusi harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan digital.
Pemerintah Kabupaten Minsel kini dituntut menunjukkan sikap tegas. Bila evaluasi dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah menjaga kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, apabila kontroversi dibiarkan tanpa tindakan, publik berpotensi menilai pemerintah sedang membiarkan perilaku aparatur berkembang tanpa kendali.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)